HUKUM

Serdadu Muda Gelar Aksi Unjuk Rasa Didepan Gedung KPK

192
×

Serdadu Muda Gelar Aksi Unjuk Rasa Didepan Gedung KPK

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Jakarta [ Koranindigo – Massa yang tergabung dalam kelompok serdadu muda nusantara SEDARA menggelar, aksi unjuk rasa depan gedung komisi pemberantasan korupsi KPK dalam tuntutan masa aksi, mengusut tuntas kasus dugaan korupsi proyek investasi pada perusahaan gas negara PGN lapangan kepodang Blok muriah, jawa tengah.

“Komisi pemberantasan korupsi KPK telah membatalkan penyelidikan dari beberapa kasus dugaan korupsi
pada proyek di tubuh PGN,” kata koordinator lapangan Muhammad Senanatha dalam orasinya depan gedung KPK 22 Juli 2024.

“Namun pada kasus dugaan korupsi proyek investasi pada PGN yakni investasi melalui anak usahanya di lapangan kepodang Blok Muriah, jawa tengah, diduga merugikan keuangan negara mencapai Rp1 triliun,” sambungnya.

Senanatha menuturkan pada koran indigo bahwa periode 2023 kasus ini mencuat di publik ketika langkah penangan oleh komisi pemberantasan korupsi hingga kini belum dapatkan titik terang, dan juga KPK belum memastikan mencukupi data untuk kebutuhan penyelidikan sehingga masuk ke babak penyidikan.

“Pada awal penyelidikan komisi pemberantasan korupsi KPK tidak menyertakan pemanggilan terhadap mantan Dirut PT PGN periode 2008-2017, padahal kasus dugaan korupsi proyek investasi ini berangkat dari periode 2010 dimana PGN melakukan investasi melalui anak usahanya,” jelas Senanatha.

“Harusnya mantan Dirut PT PGN periode 2008-2017 harus dipanggil dan diperiksa sebagai saksi untuk menerangi problem anggaran akuisisi Blok Muriah,” lanjutnya.

Ia pun mengaku pihaknya telah melakukan penelusuran hingga mendapati temuan bahwa investasi yang dilakukan oleh PT PGN melalui anak usahanya di Lapangan Kepodang Blok Muriah, Jawa Tengah, diduga merugikan keuangan negara sekitar US$70 juta atau hampir mencapai Rp1 triliun ungkap senanatah. ( Ind )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM

PARIGI | KORANINDIGO – Sejumlah pejabat Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), dipanggil dan kena periksa Jaksa. Ikhwal pemanggilan 10 orang pejabat itu ke kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng ialah terkait dugaan…

HUKUM

PARIGI | KORANINDIGO – Sidik tengara rasuah proyek peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) senilai Rp21 miliar terus bergulir. BERITA TERKAIT: Tak Terjamah, Rasuah di Pelupuk Mata Dugaan Rasuah Proyek Jalan, Digdaya Pejabat-Rekanan…

HUKUM

MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan pemerintah bakal kembali memberlakukan penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Menurut Abdul Mu’ti penjurusan diperlukan guna menunjang pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA). Kebijakan baru Mendikdasmen ini mendapat respon…

HUKUM

Hak Jawab Terhadap Pemberitaan Tidak Berimbang di www.koranindigo.com Saya, Sumitro, menyampaikan hak jawab dan keberatan atas pemberitaan yang dimuat oleh media daring www.koranindigo.com pada  Minggu, 13 April 2025, berjudul: “Oknum Bekas Anggota DPRD Parimo Berinisial SMT Atur Tambang Ilegal di Karya Mandiri”…

HUKUM

PARIGI | KORANINDIGO –Terkait tiga proyek peningkatan jalan seniliai Rp21 miliar, 3 pejabat teras Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) dipanggil dan kena periksa jaksa dari tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah (Sulteng). “Pihak Kejati Sulteng memang tengah melakukan penyidikan…

HUKUM

JUMLAH pertambangan ilegal saat ini mencapai 2.500 kasus di Indonesia, informasi ini diungkap oleh calon wakil presiden (cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD. Ia mengatakan aktivitas gelap marak terjadi karena adanya dukungan dari pejabat dan aparat hukum. “KPK mengatakan pertambangan Indonesia banyak…

Verified by MonsterInsights