PARIGI – KORANINDIGO – Antrean jeriken solar subsidi di pesisir Parigi Moutong diduga kuat disusupi “orang dalam”. Modusnya sederhana namun destruktif: menerobos antrean, menimbun puluhan liter per pasokan, lalu melemparnya ke pasar gelap. Pengawas SPBU memilih bungkam.
Kapal nelayan di pesisir Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, belakangan ini kerap tertahan di dermaga.
Penyebabnya klasik namun kronis: kelangkaan Solar bersubsidi.
Di balik barisan panjang kendaraan mengular di SPBU 74.943.08 Kampal, Jalan Trans Sulawesi, terendus aroma tidak sedap mengenai keterlibatan lingkar dalam pengelola pom bensin tersebut.
BERITA TERKAIT:
Orang Dalam dan “Mafia” Solar SPBU Kampal
Jalur Gelap Solar Subsidi
Bocor Solar dari SPBU Kampal Lebih 60 Persen
Truk Pengelola SPBU Ikut Antrean Solar?
Bocor Kuota Solar di Jalan Trans Kampal
Membidik Mafia Solar Subsidi
Hasil investigasi lapangan mengindikasikan rembesan kuota bahan bakar bersubsidi mengalir deras ke jalur tidak resmi.
Praktik lancung ini disinyalir melibatkan kerabat dekat otoritas tertinggi di stasiun pengisian tersebut.
Menurut penuturan sejumlah sumber di lingkar dalam SPBU dan kalangan nelayan lokal, nama Muhammad Rifai, menjabat sebagai pengawas sekaligus pengelola SPBU Kampal, menjadi sorotan utama.
Ia diduga kuat kerap memberikan “karpet merah” atau perlakuan khusus kepada bini pribadinya untuk ikut menguras jatah Solar subsidi.
Tindakan sang bini pengawas bahkan disebut-sebut kerap memicu ketegangan di lapangan.
Beberapa nelayan pemilik kapal penangkap ikan mengeluhkan perilaku bersangkutan kerap menerobos barisan mengantre secara sepihak ketika pasokan Solar baru saja tiba dari depot Pertamina.
“Setiap kali solar masuk, dia langsung masuk dan merusak antrean. Bahkan tiga bulan terakhir istri pak Rifai rutin datang dan ambil solar,” ujar salah satu sumber nelayan lokal.
Ulah main potong antrean ini otomatis mengacaukan manajemen distribusi di lapangan, merusak tertib antrean, dan berujung pada terpangkasnya kuota Solar seharusnya menjadi hak mutlak para nelayan kecil demi menyambung hidup di laut.
Jatah Khusus dan Kesaksian Pasar Gelap
Modus operandi pengurasan BBM bersubsidi ini terbilang rapi.
Sumber tepercaya membeberkan bahwa bini sang pengawas diduga mendapat alokasi “jatah preman” berkisar antara 3 hingga 6 jeriken berkapasitas masing-masing 33 liter pada setiap kali pasokan Solar mendarat di SPBU Kampal.
Dan, praktik tengik tersebut telah berlangsung lama.
Jika dikalkulasi, puluhan hingga ratusan liter Solar subsidi berhasil dialihkan dari tangki SPBU dalam sekali angkut.
BBM bersubsidi berhasil disedot tersebut nyatanya tidak dikonsumsi untuk keperluan pribadi, melainkan ditengarai kuat dikomersialkan kembali demi meraup keuntungan instan.
Indikasi tersebut diperkuat oleh temuan tim investigasi berhasil melacak dan mewawancarai salah satu pihak pembeli.
Dalam pengakuannya, pembeli tersebut membenarkan bahwa dirinya merupakan “pelanggan tetap” secara rutin menampung Solar subsidi dipasok langsung oleh bini Muhammad Rifai.
Skema ini melengkapi rantai pasok ilegal BBM subsidi dari hulu ke hilir diduga mengalirkan kuota subsidi hingga menembus angka 60 persen ke pasar gelap.
Bungkamnya Sang Pengawas
Sesuai mandat Kode Etik Jurnalistik untuk menegakkan asas keberimbangan (cover both sides), www.koranindigo.com, melayangkan konfirmasi secara tertulis kepada Muhammad Rifai pada Kamis, 24 September 2026, melalui pesan instan WhatsApp.
Namun, alih-alih memberikan klarifikasi atau bantahan resmi demi transparansi publik, pengawas SPBU Kampal tersebut memilih menutup diri.
Hingga laporan ini dilansir, Muhammad Rifai sama sekali tidak merespons maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan konfirmasi dikirimkan.
Sebelumnya media ini melansir soal SPBU 74.943.08 Kampal berada di pusaran skandal penyelewengan BBM bersubsidi diduga melibatkan Manajer Fajar dan Pengawas Muhammad Rifai.
Kuota Solar subsidi di pom bensin ini ditengarai bocor hingga lebih dari 60 persen ke pasar gelap akibat kongkalikong pengisian jeriken massal, diperparah dengan diskriminasi jalur khusus jeriken Pertalite mengabaikan pengendara umum.
Meski Rifai berdalih bahwa kemacetan dipicu sistem buka-tutup jalur Palu-Parigi dan mengklaim penyaluran sudah sesuai manifes barcode, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong langsung mengambil tindakan ekstrem.
Bupati Erwin Burase resmi menggodok Surat Keputusan pembentukan Satgas Pengendalian dan Penertiban Penyaluran BBM Bersubsidi 2026.
Asisten II Setda Parimo, Aswini Dimple, menegaskan tim terpadu ini melibatkan kekuatan penuh dari Pemda, Kepolisian, TNI, hingga Kejaksaan untuk mengusut tuntas dugaan pidana kuota siluman tersebut.
Langkah tegas ini sejalan dengan kebijakan Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi yang tercatat telah menjatuhkan sanksi pembinaan kepada 86 SPBU nakal sepanjang tahun 2026 demi menegakkan aturan kode QR dan memastikan subsidi tepat sasaran.IND
