Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example 180x700
Example 1000x60
HUKUM

Komisioner KPU Parimo Dilaporkan ke DKPP

1482
×

Komisioner KPU Parimo Dilaporkan ke DKPP

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

PARIGI | KORAN INDIGO – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Pengaduan tersebut dilakukan disebut-sebut sebagai buntut dari penyematan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kepada salah satu peserta Pilkada Parimo, Amrullah S Kasim Almahdaly.

Laporan dengan nomor Pengaduan: 411-P/L-DKPP/XII/2024 itu dinyatakan telah memenuhi syarat verifikasi administrasi.

Dikutip dari laman dkpp.go.id, pelaporan dilakukan oleh Fadli A Azis, Mahfud Ar Kambay memberikan kuasa kepada Lukman, dengan pihak teradu diantaranya, Ketua KPU Parimo Ariyana serta empat anggota komisioner lainya yaitu, Mohamad Iskandar Mardani, Daiman Hidayat, Maskar, I Made Koto Parianto.

Selain lima komisioner KPU Parimo, dalam laman dkpp.go.id juga menyatakan bahwa pihak pelapor turut mengadukan serta lima komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yaitu Risvirenol (Ketua KPU Sulteng), Christian A Oruwo (Anggota), Darmiati (Anggota), Dirwansyah Putra (Anggota), Nisbah (Anggota). (ind)

Example 970x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM

KPK menyoroti pengelolaan dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD rawan disalahgunakan, mulai tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek. Temuan anomali seperti ijon proyek dan potongan anggaran 10-15 persen memicu evaluasi ketat demi memastikan Pokir berbasis kebutuhan masyarakat,…

HUKUM

PARIGI | KORANINDIGO – Pelaksanaan proyek pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, menjadi sorotan. Sejumlah pejabat teknis di lingkungan pemerintah daerah mengungkap ada dugaan praktik jual-beli proyek, penunjukan rekanan oleh oknum…

HUKUM

PALU | KORANINDIGO – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang mengusut 7 kasus tambang ilegal diduga melakukan aktivitas penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) hingga menambang di luar wilayah IUP (WIUP) yang dimiliki….

HUKUM

PRAKTIK penyalahgunaan dana Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD kian marak dan bertransformasi menjadi ladang korupsi subur melalui modus intervensi proyek, pemotongan dana hibah, hingga keterlibatan langsung oknum legislatif dalam pengerjaan proyek. Hal tersebut memperpanjang daftar hitam…

Example 325x325