Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example 180x700
Example 468x60
HUKUM

Komisioner KPU Parimo Dilaporkan ke DKPP

1448
×

Komisioner KPU Parimo Dilaporkan ke DKPP

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

PARIGI | KORAN INDIGO – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Pengaduan tersebut dilakukan disebut-sebut sebagai buntut dari penyematan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kepada salah satu peserta Pilkada Parimo, Amrullah S Kasim Almahdaly.

Laporan dengan nomor Pengaduan: 411-P/L-DKPP/XII/2024 itu dinyatakan telah memenuhi syarat verifikasi administrasi.

Dikutip dari laman dkpp.go.id, pelaporan dilakukan oleh Fadli A Azis, Mahfud Ar Kambay memberikan kuasa kepada Lukman, dengan pihak teradu diantaranya, Ketua KPU Parimo Ariyana serta empat anggota komisioner lainya yaitu, Mohamad Iskandar Mardani, Daiman Hidayat, Maskar, I Made Koto Parianto.

Selain lima komisioner KPU Parimo, dalam laman dkpp.go.id juga menyatakan bahwa pihak pelapor turut mengadukan serta lima komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yaitu Risvirenol (Ketua KPU Sulteng), Christian A Oruwo (Anggota), Darmiati (Anggota), Dirwansyah Putra (Anggota), Nisbah (Anggota). (ind)

Example 970x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM

JAKARTA | KORANINDIGO – Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin memimpin prosesi Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), dan Pejabat Eselon II di Lingkungan Kejaksaan Agung pada Rabu, 29 April 2026, bertempat…

HUKUM

PARIGI | KORANINDIGO – Ratusan juta fulus negara disinyalir menguap dan diselewengkan Kepala Desa (Kades) Bambalemo Ranomaisi, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Marlian dan kroninya. Pernah dilapor ke Jaksa, namun jaksa tidak berminat, pelaporan warga dinyatakan…

HUKUM

JAKARTA | KORANINDIGO – Sanitiar Burhanuddin kembali melakukan perombakan besar di tubuh Kejaksaan Agung dengan merotasi dan memutasi ratusan pejabat struktural. Dalam kebijakan terbaru, Jaksa Agung merotasi 14 Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) serta 114 pejabat,…

HUKUM

Sejatinya, pokir bukan ruang kompromi politik atau alat tukar-menukar kepentingan. Melainkan amanat konstitusional wajib dikelola sesuai regulasi. Namunm pada praktiknya pokir ditengarai menjadi bancakan dan ladang korupsi subur para oknum-oknum dewan. HASIL wawancara dan investigasiĀ …

Example 325x325