Di atas kertas, bantuan seragam gratis hadir sebagai simbol kepedulian pemerintah terhadap pendidikan. Namun, di beberapa sekolah, seragam gratis, justru berubah menjadi barang tak terpakai. Seragam baru tiba, tetapi tak pernah dikenakan.
Program pembagian 15.400 paket seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP di Kabupaten Parigi Moutong menyedot anggaran Rp3,86 miliar dari APBD melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).
Program tersebut menjadi salah satu unggulan dalam 100 hari kerja Bupati Erwin Burase.
Nilai anggaran cukup besar itu justru memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas perencanaan, mutu barang, hingga potensi penyimpangan selama proses pengadaan.
Pengadaan seragam sekolah termasuk sektor rawan korupsi apabila pengawasan berlangsung lemah.
Pola penyimpangan umumnya tidak muncul pada satu titik semata, melainkan bergerak sistematis sejak tahap perencanaan, penyusunan anggaran, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, sampai distribusi kepada penerima.
Tahap awal sering menjadi pintu masuk praktik mark-up.
Harga satuan dapat dipatok jauh di atas harga pasar melalui manipulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Selisih harga kemudian berpotensi berubah menjadi keuntungan tidak sah bagi pihak tertentu.
Nilai kontrak tetap terlihat sesuai administrasi, sementara harga riil barang jauh lebih rendah.
Risiko berikutnya muncul pada kualitas produk. Penyedia dapat mengganti bahan sesuai spesifikasi dokumen dengan material lebih murah.
Gramasi kain berkurang, kerapatan benang menurun, jahitan dibuat lebih sederhana, bahkan standar produksi ditekan demi memangkas biaya.
Secara kasat mata, seragam tampak layak. Namun daya tahan maupun kualitasnya belum tentu memenuhi ketentuan kontrak.
Potensi penyimpangan tidak berhenti di sana. Volume barang maupun mutu bahan dapat dikurangi tanpa mudah terdeteksi apabila pemeriksaan fisik hanya dilakukan secara administratif.
Pemerintah tetap membayar sesuai nilai kontrak, sedangkan barang diterima masyarakat tidak lagi sebanding dengan anggaran negara.
Karena itu, pembuktian mutu tidak cukup mengandalkan pemeriksaan visual.
Sampel seragam perlu diuji melalui laboratorium tekstil guna memastikan gramasi kain, jenis bahan, serta kerapatan benang benar-benar sesuai spesifikasi kontrak.
Langkah tersebut menjadi salah satu cara paling efektif mendeteksi dugaan penurunan kualitas atau downgrade.
Persoalan lain muncul pada tahap distribusi. Sejumlah paket ternyata tidak sesuai kebutuhan penerima.
Kondisi tersebut memperlihatkan kelemahan bukan hanya pada pengadaan barang, melainkan juga proses pendataan sebelum kontrak dijalankan.
Sebuah yayasan pendidikan keagamaan di Parigi Moutong menjadi contoh.
Sekolah itu memiliki aturan berpakaian berupa kemeja berlengan panjang dan celana panjang.
Paket bantuan diterima justru berisi kemeja berlengan pendek serta celana pendek.
Akibat ketidaksesuaian tersebut, seluruh seragam tidak dapat digunakan siswa.
Bantuan bersumber dari APBD kehilangan manfaat sejak hari pertama tiba di sekolah.
Barang telah disalurkan, tetapi tujuan program tidak tercapai.
Peristiwa itu memperlihatkan persoalan lebih luas dibanding sekadar kualitas kain atau nilai kontrak.
Ketepatan sasaran ikut dipertaruhkan. Pendataan kebutuhan sekolah, koordinasi antarinstansi, serta perencanaan pengadaan tampak belum sepenuhnya berjalan selaras.
Program senilai Rp3,86 miliar semestinya tidak hanya diukur dari jumlah paket berhasil dibagikan.
Ukuran keberhasilannya terletak pada kesesuaian spesifikasi, kualitas barang, serta kemampuan bantuan menjawab kebutuhan setiap peserta didik.
Di balik ribuan seragam baru, masih tersisa pekerjaan lebih besar: memastikan setiap rupiah anggaran publik benar-benar berubah menjadi manfaat, bukan sekadar laporan distribusi lengkap di atas kertas. (IND)
