Dua tanda centang membeku di layar telepon. Permintaan konfirmasi terkirim kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Parigi Moutong, Mohamad Alfianto Hamzah. Namun, status pesan berhenti tanpa balasan. Hingga laporan ini disusun, Alfianto Hamzah masih bungkam. Pertanyaan diajukan sederhana: benarkah praktik “pinjam bendera” perusahaan serta dugaan pengaturan tender mengiringi sejumlah proyek pemerintah pasca-Pilkada 2024?
Nama Alfianto berulang kali muncul dalam berbagai penyelidikan aparat penegak hukum terkait proyek infrastruktur.
Namun, seluruh perkara belum pernah berujung pada penetapan status tersangka.
Posisinya sebatas saksi dalam sejumlah berkas penyidikan.
BERITA TERKAIT:
Senyap Di Ujung Simpul Tender
Tender dalam Pusaran Dugaan Intervensi
Saat dimintai penjelasan mengenai dugaan praktik “pinjam bendera” perusahaan serta pengaturan tender, Alfianto memilih tidak merespons.
Pria itu kini juga menjabat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP) Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.
Ironi muncul ketika menengok rekam jejak pernyataannya pada pelaksanaan tender 2023.
Saat itu, Alfianto menyampaikan harapan agar pemenang lelang mengajukan penawaran dengan selisih lebih dari 10 persen di bawah Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
Selisih tersebut dianggap ideal demi menciptakan persaingan sehat sekaligus menghasilkan efisiensi anggaran negara.
Catatan pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) justru memperlihatkan cerita berbeda.
PILIHAN EDITOR:
Sorot KPK,Bau Amis Proyek Pustaka
Paket pembangunan Gedung Puskesmas Sausu dengan pagu Rp9,409 miliar dimenangkan CV Bolle Cipta Sejahtera melalui penawaran Rp9,325 miliar.
Selisihnya hanya sekitar 0,89 persen di bawah HPS.
Kejanggalan tidak berhenti pada angka penawaran. Dokumen daftar peserta memperlihatkan CV Bolle Cipta Sejahtera berada pada urutan keenam berdasarkan nilai penawaran tertinggi.
Meski bukan penawar terendah, perusahaan tersebut akhirnya keluar sebagai pemenang.
BACA JUGA:
Pemasok Fulus, Pengatur Tender
Lingkar Pengendali Proyek Dari Balik Layar
Operasi Senyap Pengatur Tender
Pola serupa muncul pada paket jasa konsultasi perencanaan Puskesmas Sausu dan Puskesmas Lompentodea senilai Rp516 juta.
PT Geosentris Inti Konsultan tampil sebagai peserta tunggal.
Penawaran terkunci pada angka Rp513,69 juta, hanya terpaut sekitar 0,45 persen dari nilai pagu.
Sejumlah kontraktor lokal menilai kondisi peserta tunggal pada sektor konsultansi memang bukan fenomena langka.
Bidang tersebut lebih bergantung pada kompetensi tenaga ahli, pengalaman, serta kemampuan teknis dibanding persaingan harga.
Namun, kombinasi peserta tunggal dengan penawaran berselisih kurang dari satu persen tetap memunculkan pertanyaan mengenai mutu kompetisi.
Persoalan lain muncul melalui Tren gagal tender.
Sepanjang 2023, sedikitnya tujuh paket bernilai miliaran rupiah gagal menemukan pemenang dan terpaksa dilelang ulang setelah seluruh peserta gugur pada tahap evaluasi.
Mayoritas paket berada di bawah kendali Dinas PUPRP Parigi Moutong. Alasan panitia hampir selalu seragam: tidak ada peserta memenuhi persyaratan evaluasi.
Putaran kedua pun berkali-kali menghasilkan kesimpulan serupa.
Pola tersebut telah berlangsung sejak 2022, berlanjut sepanjang 2023, lalu menyisakan empat paket gagal atau batal pada 2024.
Potret lebih luas muncul melalui platform OpenTender milik Indonesia Corruption Watch (ICW).
Platform tersebut memakai metode Potential Fraud Analysis (PFA) guna membaca potensi risiko penyimpangan dalam belanja pemerintah.
Selama 2023, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melelang 56 paket senilai Rp82,58 miliar.
Sebagian besar merupakan proyek pembangunan jalan di bawah Dinas PUPRP.
BACA JUGA:
Pinjam Bendera Menjalar ke Proyek Puluhan Miliar
Sengkarut Denda, Proyek Ruang Baca
Perusahaan Pinjaman Pada Proyek Sisa Tender
Belum Layani Pembaca, Kerusakan Perpustakaan Mengemuka
Perpustakaan Berdiri, Sengketa Menjulang Tinggi
Hasil pemetaan PFA menempatkan proyek Peningkatan Jalan Tada–Irigasi milik CV Abun Jaya Mandiri sebagai paket dengan tingkat risiko tertinggi melalui skor 64.
Dua proyek lain, yakni Jalan Trans Bimoli–Pantai dan Jalan Petapa–Parigimpu, masing-masing memperoleh skor 61.
Metode PFA bukan instrumen pembuktian tindak pidana korupsi.
Sistem tersebut hanya membaca anomali melalui sejumlah indikator, termasuk konsentrasi kemenangan penyedia tertentu, tingkat persaingan, hingga pola pengadaan.
Anomali lain terlihat pada distribusi pemenang tender.
Dari 56 paket selama 2023, hanya empat proyek dimenangkan penyedia baru.
Sebanyak 52 paket atau sekitar 93 persen kembali jatuh ke tangan kontraktor lama.
PT Rizal Nugraha Membangun mengamankan dua proyek jalan dengan nilai lebih dari Rp16,2 miliar.
CV Kembar Murah Mandiri memperoleh dua paket jalan senilai Rp7,16 miliar.
CV Maju Bersama memenangkan rehabilitasi Irigasi D.I. Towera sekaligus pembangunan lanjutan rumah dinas kesehatan.
Adapun CV Bolle Cipta Sejahtera kembali muncul sebagai pelaksana proyek interior ruang kepala daerah serta pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu Polres Parigi Moutong.
Kemenangan berulang tidak melanggar ketentuan hukum sepanjang seluruh persyaratan administrasi dan evaluasi terpenuhi.
TERKAIT LAINNYA:
Muslihat Pinjam Bendera Dalam Proyek Pemerintah Parimo
Sanksi Praktik Pinjam “Bendera” Pada Tender Proyek Pemerintah
Soal Proyek Lanskap, Ini Kata Direktur Kalukubula Sulteng
Direktur Kalukubula Sulteng Akui Perusahaannya Hanya Dipinjam Pakai
Namun, saat berbagai data ditempatkan dalam satu bingkai, muncul rangkaian paradoks: retorika efisiensi lebih dari 10 persen berhadapan dengan kemenangan berjarak kurang dari satu persen; tren gagal tender terus berulang; regenerasi penyedia nyaris berhenti; sementara wajah pemenang tetap berkisar pada lingkaran lama.
Di layar LPSE, seluruh proses tampak selesai setelah nama pemenang diumumkan.
Namun, di balik deretan angka, dokumen administrasi, serta lembar evaluasi, masih tersisa pertanyaan belum memperoleh jawaban.
Dan selama ruang konfirmasi tetap membisu, sunyi itu justru menjadi bagian paling bising dari perjalanan uang publik. (IND)
