Lampu sorot dari lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyala. Bau amis compang-camping proyek strategis nasional pembangunan gedung pustaka tercium hingga Jakarta. Sang sutradara skenario proyek Pasca-Pilakda harus bersiap menghadapi babak akhir mungkin tak pernah mereka rencanakan.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Parigi Moutong, Syamsu Nadjamuddin, melempar sepotong kabar membuat dahi berkerut.
“Tadi malam saya mendapat surat dari KPK,” ujar Syamsu.
PILIHAN EDITOR:
Senyap Di Ujung Simpul Tender
Surat dari gedung Merah Putih Jakarta itu bukan sekadar korespondensi administratif biasa. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi membidik proyek pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Parigi Moutong.
Lembaga antirasuah tersebut meminta laporan mendetail mengenai progres megaproyek ini, terhitung sejak 31 Desember 2025 hingga 26 Maret 2026.
Ketukan palu dari Jakarta ini seketika mengubah lanskap politik di daerah: Syamsu langsung memilih mengunci mulut.
“Saya bakal lebih berhati-hati,” katanya, menolak berbagi keterangan lebih jauh sebelum waktu dianggapnya tepat.
BERITA TERKAIT:
Tender dalam Pusaran Dugaan Intervensi
Awalnya, proyek literasi ini hanya terlihat seperti problem menahun yang klise: keterlambatan pekerjaan dan sengketa denda kontrak.
Namun, begitu lembar demi lembar dokumen pengadaan dikuliti, muncul ke permukaan adalah sebuah opera gelap jauh lebih sistemik.
Proyek perpustakaan ini menjadi pintu masuk menyingkap lapisan persoalan menggurita di Parigi Moutong pasca-Pilkada 2024.
Sinyalemen praktik pinjam bendera, klaim pengondisian tender, jual-beli proyek, hingga indikasi kongkalikong penguasaan proyek strategis oleh para penyokong dana politik.
Lingkaran Setan “Ijon Politik”
Bukan rahasia lagi jika ongkos politik dalam kontestasi kepala daerah di Indonesia terus membubung tinggi.
Di balik kemegahan panggung kampanye, ada skema “ijon politik” kerap mengikat kaki dan tangan para calon pemimpin.
Para pemodal atau “bohir” menyediakan dana segar, kendaraan operasional, hingga logistik pertempuran.
Begitu kontestasi usai dan kursi kekuasaan diraih, hubungan transaksional itu bermutasi menjadi pembagian kue proyek pemerintah sebagai balas jasa.
Modus operandi ini terpola secara rapi.
BERITA TERKAIT:
Pemasok Fulus, Pengatur Tender
Lingkar Pengendali Proyek Dari Balik Layar
Operasi Senyap Pengatur Tender
Pengaturan pemenang tender, komitmen fee dalam bentuk fulus, intervensi penyusunan anggaran, pemecahan paket pekerjaan untuk menghindari lelang terbuka, hingga praktik baku pinjam bendera—memakai badan usaha berbeda-beda.
Namun seluruhnya dikendalikan oleh satu tangan pemodal sama. Dampaknya fatal, iklim persaingan usaha menyempit dan proyek berputar di lingkaran kroni.
Di Parigi Moutong, tabir ini mulai tersibak dari pengakuan Mohammad Sakti A Lasimpala, bekas Kepala Dinas Perpustakaan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut.
Sakti melontarkan pernyataan mengejutkan bahwa para kontraktor menangani tiga paket pekerjaan sisa tender sebenarnya tidak menggunakan perusahaan sendiri.
“Tidak kenal. Informasi terakhir, mereka hanya pinjam perusahaan,” kata Sakti.
Pernyataan ini memicu tanda tanya besar. Sebagai PPK menandatangani kontrak dan mengendalikan pelaksanaan di lapangan, bagaimana mungkin ia mengaku tidak mengenali pihak yang ia serahi tanggung jawab anggaran negara?
Bantahan keras segera datang dari Direktur CV Kalukubula Sulteng, Yarham Muri.
Tidak kenal bagaimana? Dia yang kasih kita pekerjaan. Dia yang tanda tangan,” cetus Yarham.
Namun, bantahan Yarham Muri justru membuka kotak pandora lebih besar.
Ia secara blak-blakan mengakui bahwa badan usahanya memang kerap “dipinjamkan” kepada pihak lain untuk menggarap proyek pemerintah. Bagi Yarham, praktik itu lumrah-lumrah saja.
“Kalau memang saya pinjamkan, kenapa? Kalau saya pakai sendiri bagaimana? Yang penting perusahaan bonafide, punya modal, dan mampu selesai pekerjaan,” ujarnya membela diri.
Satu Bendera, Banyak Tangan
Penelusuran dokumen pengadaan memperlihatkan betapa perkasanya CV Kalukubula Sulteng dalam lingkar proyek bernilai jumbo di Parigi Moutong.
Selama tahun 2025 saja, perusahaan ini tercatat memenangi proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) senilai Rp13,2 miliar, proyek lanskap Gedung Layanan Perpustakaan senilai Rp397,8 juta, dan pembangunan Mushala Kantor Inspektorat sebesar Rp199,4 juta.
Jejak kemitraan ini rupanya telah tertanam sejak 2023 melalui proyek pembangunan Talud Jalur Dua-GOR senilai Rp1,99 miliar dan Puskesmas Anuntodea sebesar Rp8,87 miliar.
BACA JUGA:
Pinjam Bendera Menjalar ke Proyek Puluhan Miliar
Sengkarut Denda, Proyek Ruang Baca
Perusahaan Pinjaman Pada Proyek Sisa Tender
Belum Layani Pembaca, Kerusakan Perpustakaan Mengemuka
Perpustakaan Berdiri, Sengketa Menjulang Tinggi
Yarham mengakui, sebelum tahun 2025, perusahaannya dipinjam oleh dua pengusaha keturunan Tionghoa asal Palu ia kenal sebagai Koko C dan Koko W menggarap proyek puskesmas dan talud tersebut.
Pasca-Pilkada 2024, konstelasi tampaknya bergeser namun tetap berada dalam putaran sama.
Proyek Labkesmas, lanskap perpustakaan, hingga mushala Inspektorat diduga kuat dikendalikan oleh seorang pengusaha kondang berinisial ON, masih menggunakan bendera milik Yarham.
ON disebut-sebut berada dalam satu lingkaran bisnis dan merupakan “konco” erat dari Koko C dan Koko W. Pengusaha ON disebut merupakan bendahara tim penyokong fulus kemenangan pasangan Erwin Burase-Abdul Sahid memenangkan Pilkada 2024.
Intimidasi di Jalan Raya dan Anggaran Siluman
Bau amis pengondisian tender ini kian menyengat lewat kesaksian Oktavianus Wiro alias Stanley, Direktur CV Arawan.
Ia mengaku mendapatkan tekanan psikologis hingga fisik sejak proses lelang proyek perpustakaan dimulai.
Pengusaha ON—disebut-sebut bendahara tim penyokong fulus kemenangan pasangan Erwin Burase-Abdul Sahid dalam Pilkada 2024, sekaligus diduga juru bagi proyek di daerah tersebut—meminta Stanley untuk mundur.
“Saya dipaksa mundur dari tender proyek perpustakaan. Kata mereka, saya mengacaukan skenario yang sudah diatur,” ungkap Stanley.
Tekanan itu mencapai puncaknya di kawasan Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara.
Stanley mengklaim telepon genggamnya dirampas secara paksa disertai desakan bertubi-tubi agar ia menarik diri.
Meski mendapat intimidasi, CV Arawan berkeras maju dan akhirnya keluar sebagai pemenang tender.
Namun, kemenangan itu dibayar mahal. Di lapangan, Stanley menjumpai berbagai ganjalan: pemindahan lokasi proyek secara mendadak, perubahan desain berulang kali, hingga penundaan pencairan uang muka selama dua bulan yang diduga sengaja dilakukan untuk menjegal langkahnya.
Carut-marut ini makin lengkap ketika menengok pengelolaan sisa anggaran tender gedung perpustakaan senilai Rp1,2 miliar.
Anggaran sisa tersebut dipecah menjadi tiga paket kecil untuk menghindari lelang: pembangunan lanskap (Rp397 juta), pembangunan pagar (Rp399 juta), dan pembangunan area parkir (Rp399 juta).
Ketiganya masing-masing jatuh ke tangan CV Kalukubula Sulteng, CV Bambalemo Sulteng, dan CV Kembar Murah Mandiri.
Anehnya, Ketua DPRD Parigi Moutong, Alfres Masboy Tonggiroh, mengaku para legislator di parlemen tidak pernah diajak bicara soal pembagian kue sisa ini.
“Tidak. Itu tidak pernah dibahas di DPRD. Saya hanya mengetahui adanya sisa anggaran itu,” kata Alfres, Rabu, 24 Juni lalu.
Di balik layar, aroma jual-beli proyek seketika terendus.
Seorang kontraktor berinisial S mengaku dijanjikan oleh seseorang berinisial W untuk menggarap paket sisa tender senilai miliaran tersebut.
Namun, begitu kaki menginjak Bumi Parigi, S justru diarahkan seorang pengatur proyek di lapangan. Ia dilarang memasukkan dokumen badan usahanya.
Alasannya mengejutkan sekaligus janggal: uang muka untuk ketiga paket pekerjaan tersebut rupanya sudah lebih dahulu dicairkan ke pihak lain, bahkan sebelum urusan administrasi resmi selesai dibahas.
Kini, surat dari KPK telah mendarat di meja pejabat Parigi Moutong.
Di bawah bayang-bayang ijon politik dan gurita kongkalikong para bohir, gedung perpustakaan daerah sejatinya dibangun untuk mencerdaskan bangsa, justru menjadi monumen hidup bagaimana ruang publik dikapitalisasi demi melunasi utang-utang kekuasaan.
Lampu sorot dari Jakarta telah menyala, dan sang sutradara skenario proyek kini harus bersiap menghadapi babak akhir yang barangkali tak pernah mereka rencanakan. (IND)
TERKAIT LAINNYA:
Muslihat Pinjam Bendera Dalam Proyek Pemerintah Parimo
Sanksi Praktik Pinjam “Bendera” Pada Tender Proyek Pemerintah
Soal Proyek Lanskap, Ini Kata Direktur Kalukubula Sulteng
Direktur Kalukubula Sulteng Akui Perusahaannya Hanya Dipinjam Pakai
