KORANINDIGO.COM, Palu 30/01/2023
Badan Karantina Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di seluruh UPTnya, tak terkecuali Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Palu, Sulawesi Tengah.
Memberikan layanan prima dan transparan kepada masyarakat, khususnya di bidang quality assurance,
Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) telah mencanangkan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Pembangunan zona integritas merupakan salah satu prioritas pemerintah untuk mencapai pelayanan publik yang berkualitas dan bebas dari korupsi. BKIPM telah berkomitmen agar seluruh UPT telah membangun zona integritasnya pada tahun 2023,” ungkap Sekretaris BKIPM, Hari Maryadi dalam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di SKIPM Palu, Senin (30/1).
Apalagi, BKIPM mempunyai tupoksi untuk menjaga agar tidak tersebarnya penyakit ikan dari luar negeri masuk ke wilayah negara RI, demikian juga yang keluar negeri serta antar area. Tupoksi yang lain adalah Pengendalian Mutu Hasil Perikanan. Dalam menjalankan tusi tersebut BKIPM didukung oleh 47 UPT, 272 Wilker yang tersebar di 34 Propinsi. “UPT kami melaksanakan pelayanan publik, seperti; Sertifikasi Kesehatan Ikan, Sertifikasi Mutu Hasil Perikanan, melakukan inspeksi, verifikasi, surveillance, pemantauan penyakit ikan, pemeriksaan laboratorium, dll, ” jelasnya.
Hari menceritakan, di tahun 2023 pembangunan Zona integritas di lingkup BKIPM, tinggal 6 UPT yakni SKIPM Bima, SKIPM Palu, SKIPM Mamuju, SKIPM Merauke, SKIPM Gorontalo dan SKIPM Tahuna. “Sejak tahun 2014, BKIPM telah membangun zona integritas pada 41 dari 47 UPT yang ada, dengan 20 UPT diantaranya telah mencapai predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) baik oleh Tim Penilaian Internal (TPI) atau Tim Penilai Nasional dan 1 UPT telah mencapai predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sebagai perwakilan dari KKP, ” tuturnya.
Berita Terkait:
Dorong Pelaku Usaha Ekspor Ikan, SKIPM Palu Tingkatkan Layanan
Pokdakan Mina Bulava DKS Terus Kembangkan Budidaya Nila
Hari menjelaskan, sesuai dengan Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah tahapan awal dari implementasi Reformasi Birokrasi yang lebih intens dan berkelanjutan melalui penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan mulai dari perubahan budaya kerja, penataan tata laksana, manajemen SDM yang baik, perbaikan akuntabilitas, peningkatan aspek pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Diakui Hari, melaksanakan seluruh sistem tersebut bukanlah perkara yang mudah. Stasiun KIPM Palu sangat memerlukan dukungan sumberdaya dan sinergitas dari pemerintah daerah, instansi terkait, feedback dari masyarakat/pengguna jasa, serta pengawasan dari lembaga lain seperti Ombudsman Republik Indonesia khususnya Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah.
“Agar sistem ini bisa terus diperbaiki sampai bisa mencapai tiga sasaran utama reformasi birokrasi. yang telah ditetapkan untuk setiap instansi/lembaga yaitu birokrasi yang bersih dari KKN dan akuntabel, Birokrasi yang efektif dan efisien, dan Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Selain itu tentunya pengawasan dari internal dalam hal ini adalah Inspektorat Jenderal, KKP, ” jelasnya.
Kepala Stasiun KIPM Palu, Hamzah mengatakan kegiatan ini menjadi momentum secara internal bagi SKIPM Palu untuk perbaikan pelayanan publik khususnya dalam tupoksi pengkarantinaan, pengendalian mutu serta keamanan hasil perikanan, sehingga lebih baik.
Lebih lanjut Hamzah menjelaskan, SKIPM telah bertransformasi dalam pelayanan publik yang lebih prima dalam pengkarantinaan, pengendalian mutu serta keamanan hasil perikanan. Salah satunya adalah inovasi pelayanan publik secara digital “Sidat Palu” berbasis android dengan fitur yang lengkap.
“Ada 8 fitur andalan yakni PPK Online, HACCP Online, CKIB Online, Satu Data KKP, PPK Manual, Simponi, Cek Tarif dan Wabah. Dalam aplikasi ini juga bisa dilihat data sebaran penyakit ikan, ikan endemik Sulteng, Ikan Dilindungi dan Invasif Species Aliens (IAS), ” beber Hamzah.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman Perwakilan Sulteng yang diwakili oleh Mohammad Iqbal Magga menuturkan pembangunan Zona integritas di UPT merupakan langkah awal meneguhkan diri bersikap antikorupsi.
Iqbal mengingatkan,korupsi institusi dan lembaga biasanya diawali dengan maladministrasi seperti penundaan berlarut dan tidak sesuai prosedural.
“Ketika kita sudah mampu mencegah korupsi, maka kita baru bisa menuju wilayah birokrasi bersih melayani. Pengukuhan Zona integritas ini harus diikrarkan bersama, ” tuturnya.
Apresiasi juga diungkapkan oleh Wakil Walikota Palu, dr. Reny A. Lamadjido Sp. PK. Menurutnya, Zona Integritas yang dicanangkan SKIPM Palu akan semakin melengkapi status lembaga berpredikat WBK dan WBBM di lingkungan Provinsi Sulteng. “Reformasi Birokrasi dengan melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik efektif, efisien, pelayanan prima dan memuaskan, ” tambahnya. Handri Pinatik
