Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example 180x700
Example 1000x60
DAERAH

Dinsos Sulteng Kucurkan Dana Kedaruratan Rp60 juta Untuk PPS

244
×

Dinsos Sulteng Kucurkan Dana Kedaruratan Rp60 juta Untuk PPS

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

PARIGI | KORANNDIGO Dinas Sosial (Dinsos) Sulawesi Tengah (Sulteng) mengucurkan anggaran Dana Kedaruratan Rp60 juta untuk Pemerlu Pelayanan Sosial (PPS) memenuhi kebutuhan hidup  secara memadai.

 

“Dana ini disiapkan sebagai bentuk jaminan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan layanan sosial,” kata Kepala Dinas Sosial Sulteng Siti Hasbiah Zaenong di Palu, Selasa, (18\07)

 

Ia menjelaskan Dana Kedaruratan hanya dibolehkan untuk kondisi yang mendesak dan tidak boleh dipakai untuk kegiatan perjalanan dinas, honorarium kegiatan maupun pegawai, karena anggaran ini disiapkan untuk pembiayaan darurat layanan sosial sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis (juknis).

 

Selain itu, kata dia, sebelum dana tersebut disalurkan kepada penerima manfaat, tim teknis melakukan asesmen lapangan untuk menghitung jumlah kebutuhan, sehingga besaran dana yang disalurkan tidak selalu sama atau bervariasi, tergantung hasil asesmen.

Penerima manfaatnya pun, lanjutnya dia, dipastikan tidak sebanyak pada program kesejahteraan sosial lainnya.

 

“Sifatnya untuk keadaan insidental, sehingga dalam pagu anggaran tidak dicantumkan berapa jumlah penerima manfaat, Dana Kedaruratan Dinsos pengecualian,” ujar Hasbiah.

Menurut dia, intervensi melalui berbagai program merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan, jaminan, dan rehabilitasi, kepada masyarakat pemerlu pelayanan sosial masyarakat prasejahtera maupun masyarakat terlantar.

 

Oleh karena itu, lanjutnya, sebagai penyelenggara kesejahteraan sosial, pihaknya selalu berupaya memberikan pelayanan yang memadai dalam meningkatkan taraf kesejahteraan berkualitas dan kelangsungan hidup, selain itu memulihkan fungsi sosial guna mencapai kemandirian.

 

“Termasuk meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial,” kata Hasbiah. (Ind*)

 

Example 970x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DAERAH

PARIGI – KORANINDIGO – Sejumlah pelaku usaha perikanan menyoroti “lalod (lambat loading)” kinerja Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Denpasar. Pasalnya, BPK Denpasar dinilai belum mampu memberikan kepastian terkait persoalan perizinan pemanfaatan jenis ikan. Keluhan muncul menyusul…

DAERAH

Mendagri Tito Karnavian ungkapkan 39 daerah kesulitan membayar gaji PPPK karena porsi belanja pegawai melebihi 50 persen APBD. Sejumlah daerah di Sulawesi Tengah, termasuk Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi, masuk dalam kategori tersebut. Pemerintah berencana…

DAERAH

Pelaksanaan proyek Pokir DPRD Parimo menjadi sorotan setelah sejumlah pejabat teknis mengungkap dugaan praktik jual-beli proyek dan penunjukan rekanan oleh anggota dewan. Proyek Pokir selama beberapa tahun terakhir diduga dikerjakan oleh rekanan merupakan pilihan atau…

DAERAH

PARIGI | KORANINDIGO – Gugatan warga negara atau Citizen Lawsuit perkara pohon tumbang akhirnya “tumbang”, karena dianggap tidak memenuhi syarat materiil dan tata cara gugatan. Citizen Lawsuit dialamatkan kepada Bupati Parigi Moutong (Parimo) Erwin Burase…

Example 325x325