Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example 970x250
HUKUM

LBH Minta Kapolri Evaluasi Kinerja Kapolda Sulteng

384
×

LBH Minta Kapolri Evaluasi Kinerja Kapolda Sulteng

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

“Pak Irjen Pol Agus Nugroho cuma gertak sambal, panas diawal, dulu katanya akan tegas terhadap tambang ilegal, sekarang terkesan membiarkan”

–Direktur LBH Sulteng, Julianer–

PALU | KORAN INDIGO – Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Tengah ( LBH Sulteng) menilai kinerja Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulteng, Irjen Pol Agus Nugroho, perlu di pertanyakan.

Direktur LBH Sulteng, Julianer minta agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Kapolda Sulteng, Irjen Pol Agus Nugroho.

BERITA TERKAIT:
Sebar Fitnah, Oknum Babinsa Bakal Dilapor ke POM TNI

Direktur LBH Sulteng Julianer SH mengatakan, bahwa selaku orang nomor satu pada organisasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di tingkat kewilayahan Sulteng, Irjen Pol Agus Nugroho, hanya panas diawal belaka.

Julianer mengungkapkan bahwa banyak kasus-kasus terkesan tidak mampu ditangani oleh pihak Polda Sulteng, baik perkara pidana umum hingga kasus tambang ilegal.

“Pak Irjen Pol Agus Nugroho cuma gertak sambal, cuma panas diawal, dulu katanya akan tegas terhadap keberadaan tambang ilegal, sekarang malah terkesan membiarkan”, kata Julianer, kepada wartawan, Senin, (03/04).

“Kapolri perlu evaluasi kinerja Irjen Pol Agus Nugroho selaku Kapolda Sulteng. Wilayah Sulteng butuh sosok polisi berani dan berwibawa, bukan hanya banyak tai minyak

–Direktur LBH Sulteng, Julianer–

Julianer SH

 

Kata Julianer, seharusnya, Kapolda Sulteng selaku Komando tertinggi di Polda mempunyai andil dalam menggerakkan satker diwilayahnya.

“Kapolda itu pengendali utama, beliau adalah pengambilan keputusan tertinggi di wilayah hukum Polda Sulteng, jika Kapoldanya lemah, anak buah pasti lebih lemah lagi”, ungkap Julianer.

Julianer mencontohkan, bahwa Polda Sulteng bahkan tidak mampu menuntaskan kasus kematian tahanan yang diduga kuat tewas di tangan oknum polisi.

“Polda Sulteng bahkan tidak mampu tuntaskan kasus kematian warga Birobuli atas nama Mugni, kasusnya sudah setahun mengendap di Polda”, kata Julianer.

Atas hal-hal itu, Advokat yang konsen mendampingi kasus-kasus rakyat jelata ini meminta kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, segera melakukan evaluasi kinerja Kapolda Sulteng, Irjen Pol Agus Nugroho.

“Kapolri perlu mengevaluasi kinerja Irjen Pol Agus Nugroho selaku Kapolda Sulteng. Wilayah Sulteng butuh sosok polisi yang berani dan berwibawa, bukan hanya sesumbar, banyak tai minyak“, sindir Julianer.

Menurut Julianer, keseriusan penegak hukum khususnya Aparat Kepolisian di Sulteng dalam menangani berbagai masalah dan laporan masyarakat, patut dipertanyakan.

Pasalnya, sejumlah persoalan hukum yang menjadi kewenangan pihak polisi tampak tidak mendapat respon dalam penanganannya.

Kata Julianer, kondisi tersebut jelas memicu apatis publik yang berdampak terhadap turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja institusi kepolisian.

Dalam catatan akhir tahun 2024 Polda Sulteng me-realease terkait kejahatan terjadi sepanjang tahun yang mengalami peningkatan sebesar 18,37 persen.

Dalam realease resmi tersebut disebutkan, bahwa untuk jenis kejahatan Konvensional terjadi 8248 kasus, kejahatan terhadap kekayaan negara mengalami peningkatan sebanyak 45,57 persen dan kejahatan trans nasional meningkat hingga 11,13 persen. (ind)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM

PARIGI | KORANINDIGO – Satuan Reserse Narkoba (Satnarkoba) Polres Parigi Moutong (Parimo) berhasil ungkap 52 kasus tindak pidana narkotika di wilayah hukum Parimo. Keberhasilan tersebut menjadi prestasi gemilang sepanjang 2025, dan merupakan sebuah bukti dan komitmen kuat pihak kepolisian dalam perang melawan…

HUKUM

PALU | KORANINDIGO – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (Kejati Sulteng) umumkan perkembangan terbaru dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi melibatkan pembangunan tiga ruas proyek peningkatan jalan di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) tahun anggaran 2023. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulteng, Laode Abdul…

HUKUM

PARIGI | KORANINDIGO – Benang kusut distribusi penyaluran Biosolar Subsidi untuk petani seakan tidak pernah berakhir. Berjamaah oknum mulai dari oknum pengawas SPBU, oknum mengatasnamakan Dinas, kecamatan, pemerintahan desa hingga aparat diduga memanfaatkan peluang sirkulasi solar seharusnya membantu aktivitas petani. Dugaan adanya…

HUKUM

PARIGI | KORANINDIGO – Camat Torue, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah (Sulteng) Niluh Elisabeth meradang terkait isu menyebut dirinya “berbau” jatah solar dari pengawas SPBU 7494317 Tolai, Steven. Dalam wawancara, sebuah sumber menyebutkan bahwa pengawas SPBU 7494317 Tolai mengalirkan “jatah” solar…

HUKUM

PARIGI | KORANINDIGO – Jatah setoran praktik main solar dari oknum pengawas SPBU 7494317 Tolai, Steven mengalir jauh kemana-mana. Dari oknum aparat hingga perangkat pemerintahan sekitar Kecamatan Torue, disinyalir turut mendapat setoran fulus solar. “Dari oknum aparat hingga para oknum duduk di…