PALU | KORANINDIGO – Krisis listrik Sulawesi Tengah mulai menjalar ke aktivitas ekonomi. Pemadaman bergilir selama tiga hingga empat jam membuat mesin usaha berhenti, transaksi tertunda, produksi terputus dan omzet tergerus. UMKM tanpa generator menjadi kelompok paling rentan.
Usaha laundry dan pangkas rambut termasuk sektor terdampak karena operasional sangat bergantung pada listrik.
Ketika pasokan terputus, mesin berhenti, pelanggan menunggu atau meninggalkan tempat usaha.
“Kalau listrik mati, mesin tidak bisa jalan. Pelanggan akhirnya menunggu atau pulang,” kata Kiki, pemilik Zahra Laundry sekaligus Ketua ASLI Sulawesi Tengah.
Gangguan juga merambat ke percetakan, fotokopi, kuliner, bengkel, penjahit serta usaha berbasis peralatan listrik.
Pelaku usaha terpaksa menggunakan generator, menambah biaya bahan bakar dan operasional.
Pada usaha makanan, pemadaman turut meningkatkan risiko kerusakan bahan membutuhkan pendinginan.
Masalahnya bukan hanya durasi, melainkan ketidakpastian.
Perubahan jadwal pengaturan beban membuat pelaku usaha sulit menyusun jam produksi dan operasional.
Ketua Komisi III DPRD Sulawesi Tengah Dandy Adhi Prabowo mempertanyakan intensitas pemadaman serta pola komunikasi PLN kepada masyarakat.
“Yang ingin kami ketahui adalah mengapa pemadaman ini dilakukan secara intens dan sangat sering,” kata Dandy dalam RDP bersama PLN UP3 Palu dan Dinas ESDM Sulteng.
Tekanan tersebut muncul ketika kebutuhan energi terus meningkat.
Pada semester I 2026, investasi sektor listrik, gas dan air mencapai Rp4,43 triliun, melonjak 414,8 persen dibanding periode sama 2025.
Sekitar 97 persen investasi sektor itu berada di Morowali, terutama untuk menopang kawasan industri.
Angka tersebut memperlihatkan satu persoalan bahwa keandalan listrik bukan lagi sekadar urusan pelayanan rumah tangga.
Pasokan energi berkaitan langsung dengan produktivitas, kepastian usaha dan iklim investasi.
Di sisi pembangkitan, sistem menghadapi tekanan hidrologi.
Beban puncak Sulteng disebut mencapai sekitar 270 MW, sementara kemampuan PLTA Sulewana turun hingga sekitar 90 MW.
Sistem Sulteng mengalami defisit sekitar 30 MW, sedangkan sistem Sulbagsel menghadapi kekurangan sekitar 130 MW.
Manajer PLN UP3 Palu Ansar menyebut penurunan kemampuan pembangkit hidro sebagai salah satu faktor utama.
“Solusinya itu jangka pendeknya sewa pembangkit, sewa PLTD,” kata Ansar.
PLN juga menyatakan sekitar 300 MW tambahan daya telah masuk sistem serta menyiapkan langkah lain, termasuk percepatan pembangkit dan rekayasa cuaca.
Namun pembangkit diesel merupakan langkah cepat, bukan jawaban struktural atas risiko hidrologi.
Risiko itu sebenarnya telah terlihat. PT Poso Energy menyatakan El Nino menurunkan curah hujan di wilayah tangkapan Danau Poso.
Produksi PLTA Poso berkapasitas 515 MW bahkan disesuaikan mengikuti musim, dengan porsi 45 persen pada kemarau dan 55 persen pada penghujan.
“Jika akhir Oktober sampai Desember sudah masuk musim penghujan dengan intensitas di atas normal, produksi energi masih bisa terpenuhi sesuai rencana,” kata Manager Poso Energy Asmaruddin.
Pada 5 September 2026, Pemerintah Kabupaten Poso dan PLN meninjau kondisi Danau Poso.
Muka air dilaporkan turun sekitar dua sentimeter per hari, sementara puncak kemarau diperkirakan berlangsung hingga Oktober.
Artinya, indikator risiko telah muncul sebelum defisit membesar.
Pertanyaannya, bukan apakah kemarau dapat mengurangi produksi PLTA. Itu sudah diketahui.
Persoalannya adalah seberapa jauh penurunan debit air diterjemahkan menjadi cadangan daya, diversifikasi pembangkit dan skenario operasi sebelum pemadaman meluas.
PLN menyebut daya mampu agregat pembangkit hidro dalam sistem Sulbagsel turun dari sekitar 850 MW menjadi 250 MW akibat kondisi hidrologi.
Fakta ini sekaligus menunjukkan kerentanan sistem: sejumlah pembangkit berada dalam kawasan iklim serupa sehingga kehilangan daya dapat terjadi bersamaan.
Dari sudut ekonomi, biaya krisis tidak seluruhnya tercatat dalam neraca PLN.
Ada biaya eksternal berupa omzet UMKM hilang, produksi tertunda, bahan baku berisiko rusak, jam kerja terbuang serta tambahan biaya generator dan bahan bakar.
Belum tersedia angka resmi untuk menghitung total kerugian ekonomi akibat pemadaman.
Perhitungannya membutuhkan data durasi gangguan, jumlah usaha terdampak, sektor usaha serta nilai kehilangan produksi atau omzet.
Namun rantainya terlihat jelas: debit air turun, kapasitas pembangkit menyusut, cadangan menipis, pengaturan beban diberlakukan, lalu sebagian beban ekonomi berpindah kepada masyarakat dan dunia usaha.
Karena itu, ukuran pemulihan tidak cukup hanya memastikan lampu kembali menyala.
Publik membutuhkan jadwal pengaturan beban lebih akurat, informasi terbuka mengenai sumber defisit, target pemulihan terukur serta kepastian mengenai kapasitas cadangan.
Hujan memang tidak berada dalam kendali PLN.
Tetapi diversifikasi pembangkit, cadangan operasi, kesiapan pembangkit darurat, penguatan transmisi dan komunikasi pelanggan merupakan bagian dari wilayah perencanaan.
Lampu mungkin padam beberapa jam.
Tetapi biaya ekonominya dapat menyala jauh lebih lama dari hanya beberapa jam. IND
