HUKUM

TPAKD Parigi Moutong Bekerjasama dengan OJK, Agar Percepat Literasi dan Akses Keuangan

44
×

TPAKD Parigi Moutong Bekerjasama dengan OJK, Agar Percepat Literasi dan Akses Keuangan

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

KoranIndigo – Mewakili Penjabat (PJ) Bupati Parigi Moutong Staff Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kesra Mawardin, membuka kegiatan edukasi keuangan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah Kabupaten Perigi Moutong, bertempat di Kantor Desa Olaya Kecamatan Parigi Moutong, Kamis 18/01/2024

Sambutan Pj Bupati yang di bacakan Staf Ahli Bupati Mawardin mengatakan, Pemda Parigi Moutong menyambut baik serta mengapresiasi pada tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Parigi Moutong bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tengah, dengan kegiatan ini dapat mempercepat literasi dan akses keuangan bagi masyarakat Parigi Moutong.

“Pentingnya memahami literasi keuangan yang baik, agar masyarakat dapat memperoleh kesempatan dalam mengakses keuangan INKLUSI pada lembaga jasa keuangan formal, yang merupakan program pemerintah dan didukung oleh institusi keuangan secara nasional,”. ujarnya

Program yang bekerjasama dengan OJK maupun secara mandiri, yang telah dipromosikan dimedia masa pentingnya masyarakat dalam megelola keuangan agar kita mandiri serta mampu memahami dan mengatur keuangan dengan baik.

Diketahui bersama bahwa akses keuangan merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat, tentunya perlu diiringi dengan pemahaman yang baik dan mendorong masyarakat yang melakukan layanan jasa, keuangan dapat menentukan produk layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan memahami manfaat serta resikonya.

Untuk itu, Pemda Parigi Moutong terus berusaha untuk mengembangkan potensi unggulan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Parigi Moutong, dalam meningkatkan Literasi dan Inklusi keuangan bagi masyarakat agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam upaya konkrit dan optimal memudahkan masyarakat memperoleh akses keuangan.

“Saya berharap pada seluruh peserta dapat mengikuti dengan sebaik-baiknya agar lebih memahami mengenai OJK dan segala bentuk investasi serta produk layanan jasa keuangan yang nantinya dapat diimplementasikan di kehidupan sehari-hari serta bermanfaat bagi masyarakat Parigi Moutong,”. pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM

PARIGI | KORANINDIGO – Sejumlah pejabat Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), dipanggil dan kena periksa Jaksa. Ikhwal pemanggilan 10 orang pejabat itu ke kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng ialah terkait dugaan…

HUKUM

PARIGI | KORANINDIGO – Sidik tengara rasuah proyek peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) senilai Rp21 miliar terus bergulir. BERITA TERKAIT: Tak Terjamah, Rasuah di Pelupuk Mata Dugaan Rasuah Proyek Jalan, Digdaya Pejabat-Rekanan…

HUKUM

MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan pemerintah bakal kembali memberlakukan penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Menurut Abdul Mu’ti penjurusan diperlukan guna menunjang pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA). Kebijakan baru Mendikdasmen ini mendapat respon…

HUKUM

Hak Jawab Terhadap Pemberitaan Tidak Berimbang di www.koranindigo.com Saya, Sumitro, menyampaikan hak jawab dan keberatan atas pemberitaan yang dimuat oleh media daring www.koranindigo.com pada  Minggu, 13 April 2025, berjudul: “Oknum Bekas Anggota DPRD Parimo Berinisial SMT Atur Tambang Ilegal di Karya Mandiri”…

HUKUM

PARIGI | KORANINDIGO –Terkait tiga proyek peningkatan jalan seniliai Rp21 miliar, 3 pejabat teras Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) dipanggil dan kena periksa jaksa dari tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah (Sulteng). “Pihak Kejati Sulteng memang tengah melakukan penyidikan…

HUKUM

JUMLAH pertambangan ilegal saat ini mencapai 2.500 kasus di Indonesia, informasi ini diungkap oleh calon wakil presiden (cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD. Ia mengatakan aktivitas gelap marak terjadi karena adanya dukungan dari pejabat dan aparat hukum. “KPK mengatakan pertambangan Indonesia banyak…

Verified by MonsterInsights