Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example 180x700
Example 1000x60
HUKUM

61 Jaksa Akan Gabung KPK

289
×

61 Jaksa Akan Gabung KPK

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, mengungkapkan sebanyak 61 dari 70 jaksa asal Kejaksaan Agung telah dinyatakan lolos proses seleksi. Mereka akan bergabung dengan KPK. Menurutnya, penambahan jaksa ini akan membantu KPK dalam menyelesaikan berbagai kasus yang tengah ditangani.

“Beberapa waktu yang lalu kami mendapatkan tambahan dari Kejaksaan Republik Indonesia sebanyak 61 jaksa penuntut umum bergabung di KPK,” kata Firli dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dilansir cnnindonesia.com, Rabu (26/1).

“Berkas perkara telah selesai, tetapi jaksa penuntut umum berkurang, maka perlu kami tambah penuntut umum,” kata pensiunan jenderal polisi berpangkat bintang tiga itu.

Firli menyampaikan, komposisi pegawai KPK saat ini berjumlah 1.552 orang. Terdiri dari lima anggota Dewan Pengawas, lima pimpinan KPK, 1.286 pegawai negeri sipil (PNS) KPK hasil alih status.

Kemudian, ada 34 orang PNS KPK dari pegawai negeri yang dipekerjakan (PNYD) di KPK, serta 222 orang PNYD. (ind)

 

 

Example 970x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM

JAKARTA | KORANINDIGO – Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin memimpin prosesi Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), dan Pejabat Eselon II di Lingkungan Kejaksaan Agung pada Rabu, 29 April 2026, bertempat…

HUKUM

PARIGI | KORANINDIGO – Ratusan juta fulus negara disinyalir menguap dan diselewengkan Kepala Desa (Kades) Bambalemo Ranomaisi, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Marlian dan kroninya. Pernah dilapor ke Jaksa, namun jaksa tidak berminat, pelaporan warga dinyatakan…

HUKUM

JAKARTA | KORANINDIGO – Sanitiar Burhanuddin kembali melakukan perombakan besar di tubuh Kejaksaan Agung dengan merotasi dan memutasi ratusan pejabat struktural. Dalam kebijakan terbaru, Jaksa Agung merotasi 14 Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) serta 114 pejabat,…

HUKUM

Sejatinya, pokir bukan ruang kompromi politik atau alat tukar-menukar kepentingan. Melainkan amanat konstitusional wajib dikelola sesuai regulasi. Namunm pada praktiknya pokir ditengarai menjadi bancakan dan ladang korupsi subur para oknum-oknum dewan. HASIL wawancara dan investigasiĀ …

Example 325x325