HUKUM

Alur Janggal Setor LPJ DP3AP2KB

576
×

Alur Janggal Setor LPJ DP3AP2KB

Sebarkan artikel ini

PARIGI | KORANINDIGO – Ada alur janggal terjadi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo).

“Selama ini, laporan pertanggung jawaban (LPJ) dari para koordinator kecamatan, harus disaring terlebih dahulu di bidang pengendalian penduduk (dalduk), dan tidak langsung disetor ke bagian keuangan”, kata salahsatu Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), kepada koranindigo.com, (20/12).

BERITA TERKAIT:
Sinyalemen Manipulasi, Mark Up Hingga Sunat Fulus DP3AP2KB Parimo
Aroma Busuk Seleweng Fulus BOKB Pada DP3AP2KB Parimo
Selain Fulus Stunting, Ratusan Juta Uang Akseptor Diduga Dikorupsi

Selain janggal alur setor LPJ, sumber juga membeber soal beberapa kegiatan mendadak pindah bidang, tanpa ada alasan jelas.
Dana kegiatan Lokakarya Mini (Lokmin), kata sumber, seharusnya berada di Bidang Keluarga Berencana (KB).

Namun, dengan dalih adanya kesalahan input saat penyusunan anggaran oleh Kepala Sub Bagian (Kasubag) program DP3AP2KB, maka dana kegiatan itu pindah ke Bidang Dalduk.

“Dari dulu, kegiatan lokmin itu setahu kami berada di bidang KB. Namun, tiba-tiba saja pindah di Bidang Dalduk. Aneh bin ajabi”, kata sumber yang mewanti agar namanya tidak disebutkan dalam lansiran.

Terkait hal itu, Kepala Bidang Dalduk (Dalduk), Irwan nampak enggan melontar tanggapanya. Irwan, memilih diam seribu bahasa saat dimintai tanggapannya.

Sementara itu, Kasubag Program DP3AP2KB, Saifudin membantah isu mengarah kepadanya.

Menurut Saifudin, anggaran Dana Alokasi Khsusus (DAK) Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB), menggelontor bersamaan dengan petunjuk teknis (juknis) pengelolaannya.

“Tidak ada salah input. Sebab, anggaran tersebut, turun bersamaan dengan juknisnya”,katanya.

Kasubag Saifudin menjelaskan, bahwa anggaran dimaksud turun pada dua bidang tersebut (Bidang Dalduk dan KB).

“Anggaran DAK KB itu turun ke Bidang Dalduk dan KB. Mengenai pembagian-pembagian item programnya, disepakati oleh kedua belah pihak”, jelas Saifudin.

Sebelumnya, aroma busuk sinyalemen seleweng fulus tercium dari bilik kantor DP3AP2KB Parimo.

Beberapa pejabat dan fungsional terkait kelola fulus Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dahsat) kena panggil dan diperiksa jaksa.

Selain para pejabat dan fungsional DP3AP2KB, periksa jaksa juga menyasar kepada koordinator 23 kecamatan program BOKB. (Ind)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM

“Bekas PPK, Kontraktor, Konsultan Pengawas! Tiga Poros Proyek Perpustakaan, Siapa Paling Rawan Jadi Tersangka” PARIGI | KORANINDIGO – Proyek perpustakaan Rp8,7 miliar kini ibarat bola panas. Mutu bangunan dipertanyakan, paket pendukung ikut disorot, dokumen serah…

HUKUM

PARIGI | KORANINDIGO – Dugaan penyimpangan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di SPBU 74.943.04 Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mulai mendapat perhatian kepolisian. Manajer sekaligus pengawas SPBU, Aksan alias Akas, telah memenuhi panggilan…

HUKUM

PARIGI | KORANINDIGO – Markas Cabang Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Parigi Moutong resmi menyeret skandal dugaan seleweng solar bersubsidi di SPBU 74.943.08 Kampal ke ranah hukum. Organisasi kemasyarakatan ini membongkar konspirasi berlapis melibatkan manajemen…

HUKUM

PALU | KORANINDIGO— Kejaksaan Negeri Palu mengembalikan uang Rp2,35 miliar kepada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah atau Bank Sulteng. Pengembalian itu merupakan bagian dari pelaksanaan putusan Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana perbankan CV…

Example 325x325