Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example 180x700
Example 1000x60
HUKUM

Mantan Kejari Tolitoli Terjerat KPK: Dugaan Pemerasan Rp 804 Juta Menghebohkan Kalimantan Selatan

265
×

Mantan Kejari Tolitoli Terjerat KPK: Dugaan Pemerasan Rp 804 Juta Menghebohkan Kalimantan Selatan

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

KORANINDIGO – Albertinus P Napitupulu, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tolitoli, Sulawesi Tengah, ditangkap KPK saat menjabat Kepala Kejari Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Ia diduga memeras pejabat HSU, total Rp 804 juta.

Sabtu, 20 Desember 2025 KPK menetapkan Albertinus, Asis Budianto (Kasi Intel), dan Taruna Fariadi (Kasi Datun) sebagai tersangka. Uang pemerasan diduga berasal dari Kepala Dinas Pendidikan (Rp 270 juta), Direktur RSUD HSU (Rp 235 juta), dan Kepala Dinas Kesehatan (Rp 149,3 juta).

Taruna Fariadi masih buron. “Kami harap ia kooperatif dan menyerahkan diri,” kata Asep Guntur Rahayu, Plt Deputi Penindakan KPK. (IND)

Example 970x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM

KPK menyoroti pengelolaan dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD rawan disalahgunakan, mulai tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek. Temuan anomali seperti ijon proyek dan potongan anggaran 10-15 persen memicu evaluasi ketat demi memastikan Pokir berbasis kebutuhan masyarakat,…

HUKUM

PARIGI | KORANINDIGO – Pelaksanaan proyek pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, menjadi sorotan. Sejumlah pejabat teknis di lingkungan pemerintah daerah mengungkap ada dugaan praktik jual-beli proyek, penunjukan rekanan oleh oknum…

HUKUM

PALU | KORANINDIGO – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang mengusut 7 kasus tambang ilegal diduga melakukan aktivitas penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) hingga menambang di luar wilayah IUP (WIUP) yang dimiliki….

HUKUM

PRAKTIK penyalahgunaan dana Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD kian marak dan bertransformasi menjadi ladang korupsi subur melalui modus intervensi proyek, pemotongan dana hibah, hingga keterlibatan langsung oknum legislatif dalam pengerjaan proyek. Hal tersebut memperpanjang daftar hitam…

Example 325x325