Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example 180x700
Example 1000x60
HUKUM

KNPI Desak Jaksa Usut Tuntas Dugaan Korupsi DP3AP2KB Parimo

522
×

KNPI Desak Jaksa Usut Tuntas Dugaan Korupsi DP3AP2KB Parimo

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

PARIGI | KORANINDIGO – Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, Muhammad Rival Tajwid minta Kejaksaan Negeri (Kejari) Parimo tuntaskan penanganan dugaan korupsi pada Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

BERITA TERKAIT:
Sinyalemen Manipulasi, Mark Up Hingga Sunat Fulus DP3AP2KB Parimo
Aroma Busuk Seleweng Fulus BOKB Pada DP3AP2KB Parimo
Selain Fulus Stunting, Ratusan Juta Uang Akseptor Diduga Dikorupsi

Rival Tajwid menilai langkah pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pejabat dan fungsional di DP3AP2KB, serta puluhan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) oleh jaksa harus dibarengi dengan pengungkapan menyeluruh atas pihak-pihak diduga terlibat dalam perkara tersebut.

Ia menegaskan bahwa praktik dugaan korupsi pada program seperti BOKB dan penanggulangan stunting bukan fenomena baru, dan selalu timbulkan kerugian signifikan bagi daerah dan negara.

Menurutnya, dugaan rasuah pada gelontor fulus BOKB sudah meresahkan, dan harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.

Ia menegaskan bahwa daerah Parimo nharus segera diselamatkan dari praktik korupsi yang merugikan keuangan negara dan mencederai hak rakyat.

Ketua DPD KNPI Parimo Rival Tajwid menekankan, pengusutan tuntas terhadap kasus ini menjadi ujian bagi komitmen daerah dalam memberantas korupsi.

Ia mendesak Kejari Parimo untuk bekerja secara profesional, independen dan tidak takut menghadapi tekanan dari pihak mana pun.

Rival menegaskan bahwa pemuda Indonesia mendukung penuh langkah Kejari Parimo untuk mengusut kasus tersebut hingga tuntas dan memastikan semua pihak terlibat dimintai pertanggungjawaban.

“Rakyat menunggu keadilan. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas,” pungkasnya dengan penuh keyakinan. INFD

Example 970x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM

KPK menyoroti pengelolaan dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD rawan disalahgunakan, mulai tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek. Temuan anomali seperti ijon proyek dan potongan anggaran 10-15 persen memicu evaluasi ketat demi memastikan Pokir berbasis kebutuhan masyarakat,…

HUKUM

PARIGI | KORANINDIGO – Pelaksanaan proyek pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, menjadi sorotan. Sejumlah pejabat teknis di lingkungan pemerintah daerah mengungkap ada dugaan praktik jual-beli proyek, penunjukan rekanan oleh oknum…

HUKUM

PALU | KORANINDIGO – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang mengusut 7 kasus tambang ilegal diduga melakukan aktivitas penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) hingga menambang di luar wilayah IUP (WIUP) yang dimiliki….

HUKUM

PRAKTIK penyalahgunaan dana Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD kian marak dan bertransformasi menjadi ladang korupsi subur melalui modus intervensi proyek, pemotongan dana hibah, hingga keterlibatan langsung oknum legislatif dalam pengerjaan proyek. Hal tersebut memperpanjang daftar hitam…

Example 325x325