PARIGI | KORANINDIGO – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) melalui Badan Pendapatan Daerah melaksanakan forum pembahasan kinerja penerimaan pajak dan retribusi sekaligus penyusunan rencana program tahun 2027.
Agenda tersebut juga dirangkaikan dengan rapat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah yang berlangsung di ruang pertemuan Kantor Bupati Parigi Moutong, Rabu 25 Februari 2026.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Parimo, Abdul Sahid, menyoroti capaian sejumlah perangkat daerah yang dinilai belum maksimal dalam menggenjot pendapatan asli daerah, terutama dari sektor layanan rumah potong hewan.
Ia menyampaikan bahwa sebagai pimpinan yang relatif baru, dirinya masih melakukan pendalaman terhadap berbagai persoalan teknis di lapangan.
“Saya masih mendalami berbagai aspek, termasuk perizinan serta kondisi fasilitas rumah potong hewan. Dari pemaparan yang ada, kita melihat nilai investasinya cukup besar sehingga perlu dikaji kembali efektivitasnya,” ungkapnya.
Abdul Sahid menekankan pentingnya perencanaan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat. Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan potensi penggunaan serta proyeksi pendapatan agar tidak menimbulkan ketimpangan antara belanja dan hasil yang diperoleh.
“Perencanaan tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata. Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah,” tegasnya.
Selain membahas sektor rumah potong hewan, ia juga menyoroti kondisi lapak penjualan daging di Pasar Baru yang dinilai perlu penataan ulang. Fasilitas yang kurang memadai, kata dia, dapat memengaruhi kenyamanan pembeli sekaligus berdampak pada penerimaan retribusi.
“Penataan pasar harus menjadi perhatian bersama. Lingkungan yang bersih dan tertata akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi,” tambahnya.
Melalui forum evaluasi tersebut, pemerintah daerah berharap strategi peningkatan pajak dan retribusi dapat dirumuskan lebih tepat sasaran.
Penguatan sistem digitalisasi juga diharapkan mampu memperbaiki tata kelola penerimaan daerah sehingga lebih transparan, efisien, dan akuntabel dalam mendukung pembangunan di Parimo. IND
