PARIGI | KORANINDIGO –Antrean solar di SPBU 74.943.08 Kampal, Kabupaten Parigi Moutong, ternyata bukan seluruhnya kendaraan ekspedisi, namun diduga ada rekayasa dilakikan untuk menyerap solar subsidi secara berulang.
Dugaan itu bersumber dari penelusuran www.koranindigo.com dan keterangan sumber internal. Belasan kendaraan disebut sengaja ditempatkan dalam antrean setiap kali pasokan solar tiba, dengan dugaan praktik tersebut diketahui pengelola SPBU.
Sumber internal menyebut sedikitnya 15 hingga 20 kendaraan masuk dalam pola tengik itu.
Sebagian berupa truk tua bak pendek, jenis kendaraan yang disebut berulang kali muncul dalam antrean.
BERITA TERKAIT:
Orang Dalam dan “Mafia” Solar SPBU Kampal
Jalur Gelap Solar Subsidi
Bocor Solar dari SPBU Kampal Lebih 60 Persen
Truk Pengelola SPBU Ikut Antrean Solar?
Bocor Kuota Solar di Jalan Trans Kampal
Membidik Mafia Solar Subsidi
Menurut sumber, ada delapan unit kendaraan kepunyaan Hi DP kerap menyusup dalam antrian, dan seolah merupakan kendaraan ekspedisi.
“Ada delapan unit kendaraan milik Hi DP, terdiri dari empat truk bak tinggi, sisanya truk bak pendek dan mobil kecil,” kata sumber.
Sumber menyebut oknum Hi IW memiliki satu unit kendaraan merek Mazda.
“Hi IW itu ada satu unit kendaraan selalu ikut mengantri”, katanya.
Kemudian, masih menurut beberan sumber, oknum EN disebut memiliki tiga unit truk bak pendek.
“EN ada tiga truk, satu truk milik pengelola SPBU”, bebernya
Oknum RN tiga unit kendaraan truk bak pendek terdiri atas dua kendaraan miliknya dan satu milik kerabatnya.
“Truk bak pendek digunakan oknum-oknum selalu mengantri setiap hari, cenderung truk-truk tua. Dan atas sepengetahuan para pengelola SPBU,” kata sumber.
Manajer SPBU Fajar dan pengawas SPBU Rifai telah dikonfirmasi melalui WhatsApp pada Selasa, 29 September 2026.
Keduanya belum memberikan tanggapan hingga berita ini ditayangkan.
Kuota Disisihkan
Di tengah gencar sorotan soal bocor solar subsidi di SPBU Kampal, SPBU tersebut menerapkan pola distribusi baru.
Pada Selasa, sekitar 80 jeriken atau setara 2,5 ton solar subsidi disebut disisihkan dari pasokan untuk diserahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Parigi Moutong.
Kepala DKP Parigi Moutong Muhammad Nasir membenarkan adanya langkah itu.
“Pihak SPBU menginginkan model baru, dan hal itu telah mereka lakukan mulai siang ini. Infonya, hal sama juga diberlakukan bagi dinas TPHP,” kata Muhammad Nasir.
Namun kebijakan tersebut belum mendapat persetujuan pemerintah daerah.
“Informasi dari manajer SPBU Kampal, Fajar, kuota disisihkan SPBU setiap pasokan datang adalah 2,5 ton solar subsidi per pasokan untuk diserahkan ke dinas dan kemudian dibagikan kepada nelayan,” kata Muhammad Nasir.
“Namun, hal itu belum kami amini, sebab kita melapor dahulu ke Bupati,” kata Muhammad Nasir.
Penyisihan kuota itu membuka pertanyaan baru: apa dasar hukumnya, siapa menetapkan volume 2,5 ton, siapa penerima akhir, dan bagaimana sistem pencatatannya.
Antrean panjang di Kampal kini berhadapan dengan dugaan rekayasa antrean untuk menyerap solar subsidi dan perubahan mekanisme distribusi.
Keduanya membutuhkan keterbukaan data agar aliran BBM subsidi dapat ditelusuri secara jelas. IND
