HUKUM

Gagal Total Proyek Jalan Senilai Rp4,7 Miliar

246
×

Gagal Total Proyek Jalan Senilai Rp4,7 Miliar

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

BUOL | KORANINDIGO – Proyek rekonstruksi jalan dalam Kota Buol senilai Rp4,7 miliar disinyalir gagal total baik dari segi mutu maupun konstruksi. Paket dimenangkan CV Mulia Raya itu diduga kuat dikerjakan secara amburadul dan melanggar pedoman spesifikasi pembuatan jalan. Dinas PUPR Buol menghentikan proyek tersebut.

BERITA TERKAIT:
Bersikap “Kepala Batu”, Pekerjaan CV Mulia Karya Dihentikan
Pengaspalan Saat Hujan, PUPRP Buol Diduga Lakukan Pembiaran

Gelar aspal dilakukan CV Mulia Raya menghasilkan aspal kualitas sangat buruk. Hasil pekerjaan itu ditengarai bakal gagal mutu dan konstruksi, karena tidak sesuai ketentuan konstruksi pembuatan jalan aspal, serta metode pelaksanaan jalan secara baik dan benar.

Pantauan wartawan pada Senin sore, 19 Agustus 2024, beberapa titik hasil kerja CV Mulia Raya nampak terkelupas dan tidak mampu saling mengikat.

Selain karena faktor gelar aspal saat deras hujan mengguyur, CV Mulia Raya diduga menggelar aspal saat Lapisan pondasi agregat A (LPA) dan lapisan pondasi agregat B (LPB) belum cukup kuat.

Selain itu, faktor lain ialah kurangnya jumlah passing pemadatan, kadar aspal tidak sesuai Job Mix Formula (JMF), serta terindikasi suhu penghamparan aspal di lapangan tidak sesuai pedoman teknis.

Berbagai sumber menyebut, dalam persoalan pelaksanaan proyek rekonstruksi jalan dalam Kota Buol itu, kontraktor pelaksana (CV Mulia Raya) dapat dikenakan sanksi sesuai tertuang dalam kontrak.

Sanksi tersebut dapat berupa blacklist, sebab pihak pelaksana pekerjaan dianggap tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan benar serta tepat waktu.

Tak ayal lagi, pekerjaan proyek rekonstruksi jalan dalam Kota Buol senilai Rp4,7 miliar itu berpotensi merugikan keuangan dan perekonomian negara.

 

Kadis PUPR Buol: Jika Tidak Memenuhi Syarat, Kami Lakukan Penolakan

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) Kabupaten Buol, Friesa Agusfard ST menyatakan bakal melakukan penolakan atau tidak menyetujui (reject) terhadap pekerjaan digarap oleh perusahaan milik pengusaha kondang Jhoni pongki itu, jika memang tidak memenuhi syarat.

Kadis PUPR Buol, Friesa Agusfard

“Iya, pasti akan kami lakukan demikian (penolakan atau rejected) terhadap pekerjaan CV Mulia Raya”, kata Friesa Agusfard, Senin, (19/8).

Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga PUPR Buol, Yani A Mangge menyatakan CV Mulia Raya terkesan “kepala batu” dan ogah mengindahkan arahan-arahan teknis dan prosedur dalam sebuah pelaksanaan proyek jalan.

BACA JUGA:
Amburadul Kerja PT Silvana, Pada Proyek Gedung Satlantas Buol
Refleksi 79 RI, Merdeka Dari Korupsi

Menurut Yani, proyek berbiaya APBD 2024 tersebut bahkan terancam penolakan (rejected) dan tidak akan dibayar oleh Dinas PUPR Buol.

Pantauan wartawan pada Aspal hasil kerja CV Muliar Raya dalam pelaksanaan proyek rekonstruksi jalan dalam Kota Buol senilai Rp4,7 miliar.

Saat ini, kata Yani A Mangge, sample dari proyek rekonstruksi jalan dalam Kota Buol itu telah pihaknya kirim ke laboratorium Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) di Palu.

“Pihak pelaksana CV Mulia Raya sudah beberapa kami ingatkan. Dan saat ini aktifitas kita berhentikan, dan kontraktor tidak diizinkan melanjutkan pekerjaan aspal , sebelum ada hasil dari laboratorium”, kata Yani A Mangge, Sabtu, (17/8) lalu. MIN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM

PARIGI | KORANINDIGO – Sejumlah pejabat Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), dipanggil dan kena periksa Jaksa. Ikhwal pemanggilan 10 orang pejabat itu ke kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng ialah terkait dugaan…

HUKUM

PARIGI | KORANINDIGO – Sidik tengara rasuah proyek peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) senilai Rp21 miliar terus bergulir. BERITA TERKAIT: Tak Terjamah, Rasuah di Pelupuk Mata Dugaan Rasuah Proyek Jalan, Digdaya Pejabat-Rekanan…

HUKUM

MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan pemerintah bakal kembali memberlakukan penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Menurut Abdul Mu’ti penjurusan diperlukan guna menunjang pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA). Kebijakan baru Mendikdasmen ini mendapat respon…

HUKUM

Hak Jawab Terhadap Pemberitaan Tidak Berimbang di www.koranindigo.com Saya, Sumitro, menyampaikan hak jawab dan keberatan atas pemberitaan yang dimuat oleh media daring www.koranindigo.com pada  Minggu, 13 April 2025, berjudul: “Oknum Bekas Anggota DPRD Parimo Berinisial SMT Atur Tambang Ilegal di Karya Mandiri”…

HUKUM

PARIGI | KORANINDIGO –Terkait tiga proyek peningkatan jalan seniliai Rp21 miliar, 3 pejabat teras Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) dipanggil dan kena periksa jaksa dari tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah (Sulteng). “Pihak Kejati Sulteng memang tengah melakukan penyidikan…

HUKUM

JUMLAH pertambangan ilegal saat ini mencapai 2.500 kasus di Indonesia, informasi ini diungkap oleh calon wakil presiden (cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD. Ia mengatakan aktivitas gelap marak terjadi karena adanya dukungan dari pejabat dan aparat hukum. “KPK mengatakan pertambangan Indonesia banyak…

Verified by MonsterInsights