HUKUM

Korupsi Masih didominasi Kasus Proyek Fiktif

757
×

Korupsi Masih didominasi Kasus Proyek Fiktif

Sebarkan artikel ini

JAKARTA | KORANINDIGO – Berdasarkan penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) sebanyak 277 kasus korupsi menggunakan modus proyek fiktif. Proyek fiktif ternyata masih mendominasi modus korupsi di Indonesia.

“Sebanyak 277 kasus berkaitan dengan kegiatan atau proyek fiktif,” kata Peneliti ICW Diky Anindya, baru-baru ini.

BERITA TERKAIT:
Sektor PBJ, Area Rawan Korupsi Daerah
KPK Buka-bukaan Modus Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa
Ini Modus Korupsi Proyek Jalan Versi KPK
Menilik Celah Korupsi Proyek Jalan

 

Kasus lainnya, Diky, terdiri dari mark up dana dengan total 50 kasus, pungutan liar sebanyak 43 kasus, potongan dana sebanyak 43 kasus, perdagangan pengaruh dan penerbitan izin ilegal masing-masing sebanyak sembilan kasus.

Lalu, ada juga kasus pencucian uang sebanyak enam kasus, serta menghalangi proses hukum sebanyak tiga kasus.

Dari total itu, kata Diky, korupsi di sektor infrastruktur tidak mendominasi.

Sehingga, total kasus korupsi sepanjang 2023 yang dicatat ICW dan telah ditangani oleh penegak hukum itu sebanyak 791 kasus.

Sehingga, total kasus korupsi sepanjang 2023 yang dicatat ICW dan telah ditangani oleh penegak hukum itu sebanyak 791 kasus. (krjogja)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM

PARIGI | KORANINDIGO — Sengketa proyek Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Parigi Moutong memasuki babak pembuktian. Dalam sidang Rabu, 9 September 2026, Pengadilan Negeri Parigi memeriksa saksi dari pihak tergugat, sementara mantan Pejabat Pembuat Komitmen,…

HUKUM

Mediasi gagal, perkara kembali ke pokok sengketa, dan kini dua addendum serta lonjakan denda menjadi pusat pertarungan PARIGI | KORANINDIGO — Mediasi sengketa proyek Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Parigi Moutong berakhir tanpa kesepakatan. Perkara Nomor…

HUKUM

SATU proyek, satu kontrak, dan angka denda melonjak hampir dua belas kali lipat. Di Pengadilan Negeri Parigi, sengketa Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Parigi Moutong kini membuka perselisihan lebih lebar: dari sisa pembayaran miliaran rupiah hingga…

HUKUM

“Keliru jika dana masuk ke rekening pribadi. Uang hasil pungutan semestinya disetor ke kas daerah melalui mekanisme resmi.” Pernyataan itu meluncur dari bekas Bupati Donggala, Kasman Lassa, seusai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah….

Example 325x325