PARIGI | KORANINDIGO – Krisis kelangkaan Solar bersubsidi di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, kini memasuki babak baru. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parimo tengah menyiapkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan antara Komisi I dan Komisi II pada Oktober 2026. Agenda ini dirancang khusus untuk membedah total alur distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tersebut.
Langkah tegas parlemen ini dipicu oleh gelombang keluhan masyarakat terus mengalir.
Di sektor riil, para petani kerap kesulitan memperoleh Solar untuk mengoperasikan alat mesin pertanian (alsintan), sementara para nelayan menghadapi kendala serupa hingga tidak bisa melaut.
BERITA TERKAIT:
Orang Dalam dan “Mafia” Solar SPBU Kampal
Jalur Gelap Solar Subsidi
Bocor Solar dari SPBU Kampal Lebih 60 Persen
Truk Pengelola SPBU Ikut Antrean Solar?
Bocor Kuota Solar di Jalan Trans Kampal
Membidik Mafia Solar Subsidi
Selain memukul sektor produksi, kelangkaan ini memicu antrean kendaraan mengular hingga ke badan jalan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), termasuk di SPBU 74.943.08 Kampal.
Kondisi tersebut bahkan dilaporkan sempat memicu kecelakaan lalu lintas.
Ketua DPRD Parimo, Alfres Masboy Tonggiroh, menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa hanya dipandang sebagai masalah pelayanan di tingkat hilir atau SPBU saja.
“Kami mendorong optimalisasi pengawasan di sepanjang rantai distribusi BBM bersubsidi,” ujar Alfres saat diwawancarai pada Jumat, 2 Oktober 2026.
Menurut Alfres, administrasi distribusi hingga ke sistem digitalisasi pengetatan kode barcode wajib diawasi secara ketat.
Hal ini demi mencegah alokasi subsidi jatuh ke tangan pihak-pihak yang tidak berhak.
Senada dengan hal itu, Wakil Ketua I DPRD Parimo, Sayutin Budianto Tongani, menjelaskan bahwa RDP gabungan mendatang akan menjadi ruang evaluasi total untuk meminta klarifikasi langsung dari pihak-pihak terkait.
Dewan berkomitmen mengurai indikasi lemahnya pengawasan serta potensi praktik penyalahgunaan distribusi oleh oknum tertentu.
“Pelaksanaan RDP segera digelar pada Oktober 2026 ini dan jadwalnya sedang kami sesuaikan,” kata Sayutin.
Penyesuaian jadwal dilakukan karena sebagian anggota dewan masih menyelesaikan agenda panitia khusus (pansus). RDP gabungan tersebut rencananya akan dipimpin langsung oleh legislator Ahmad Mabela.
Pihak DPRD memastikan akan memanggil manajemen PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Tengah, seluruh pengelola SPBU di wilayah Parimo (termasuk SPBU Kampal), organisasi perangkat daerah (OPD) teknis seperti Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) serta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP).
Antrean Kendaraan “Siluman” di SPBU Kampal
Secara khusus, SPBU 74.943.08 Kampal menjadi sorotan tajam.
Berdasarkan penelusuran dan kesaksian dari sejumlah sumber internal, ditemukan adanya pola antrean kendaraan yang mencurigakan dan terjadi secara berulang setiap kali pasokan Solar tiba di lokasi.
Sumber internal mengungkapkan sedikitnya ada 15 hingga 20 kendaraan diduga sebagai armada “siluman” penyerap kuota.
Mayoritas berupa truk tua berbak pendek dimanfaatkan melakukan pengisian secara berulang-ulang. Praktik ini disinyalir berjalan atas sepengetahuan pihak pengelola SPBU.
Secara terperinci, sumber tersebut membeberkan nama-nama individu diduga mengoordinasi armada-armada tersebut:
Skema Uji Coba Distribusi Baru dan Perubahan Manajemen
Di tengah sorotan tajam, manajemen SPBU Kampal mulai menguji coba formula distribusi baru per 29 September 2026.
Dari total pasokan 16 ton Solar yang masuk, sebanyak 5 ton disisihkan khusus untuk sektor produktif.
Alokasi tersebut dibagi rata: 2,5 ton untuk Dinas Kelautan dan Perikanan (nelayan) dan 2,5 ton untuk Dinas TPHP (petani). Skema berbasis dinas teknis ini diterapkan guna mempersempit ruang gerak spekulan atau percaloan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Parimo, Muhamad Nasir, menyambut baik sistem baru ini dan menyebutnya sebagai titik balik bagi kesejahteraan nelayan lokal.
“Ini merupakan hari ‘kemerdekaan’ bagi nelayan kita, setelah akhir-akhir ini didera kemelut kelangkaan Solar dan carut-marutnya sistem penyaluran di lapangan. Uji coba distribusi gaya baru ini jauh lebih baik karena pergerakan bahan bakar dapat terdeteksi langsung hingga ke penerima manfaat,” ungkap Muhamad Nasir.
Langkah pembenahan juga diambil oleh Dinas TPHP melalui Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Supriadin.
Mekanisme penyaluran Solar bagi petani kini diubah total. Dinas TPHP tidak lagi melayani surat kuasa individu yang rawan dimanipulasi oleh calo, melainkan wajib melalui perantara Ketua Kelompok Tani resmi.
PILIHAN EDITOR :
Siasat Baru SPBU Dalam Distribusi Solar
Antrean Solar SPBU Kampal Diduga Direkayasa
Sistem baru ini juga mewajibkan adanya sanksi administrasi ketat berupa tanda terima resmi, tanda tangan, cap kelompok, serta dokumentasi penyerahan fisik secara transparan.
Di sisi lain, sengkarut distribusi ini bertepatan dengan perombakan struktur internal di SPBU Kampal. Fajar, sebelumnya menjabat sebagai Manajer SPBU 74.943.08 Kampal, mengonfirmasi dirinya telah dimutasi.
Fajar, sebelumnya Manajer SPBU Kampal, diketahui telah dipindahkan ke Kota Palu. Posisi pengelolaan operasional SPBU kini dijalankan Aswat.
Aswat menangani operasional SPBU, termasuk hubungan dengan Pertamina serta pengadaan BBM. Sementara Muhammad Rifai tercatat sebagai staf 1 SPBU Kampal.
Nama pengelola Fajar dan Muhammad Rifai sebelumnya diduga terlibat dalam amburadul dan dugaan seleweng solar subsidi.
“Saya sudah tidak di SPBU Kampal lagi. Saya sudah di pindahkan ke palu”, kata Fajar, Jumat, 2 Oktober 2026. IND
