Tender dalam Pusaran Dugaan Intervensi — koranindigo.com

Senyap. Tak ada perdebatan terbuka, tak ada kegaduhan di ruang lelang. Hal terdengar justru cerita-cerita beredar dari mulut ke mulut: peserta diminta mundur, perusahaan berguguran satu per satu, lalu sebuah nama disebut berulang kali sebagai sosok disebut-sebut mampu menentukan arah tender.

DI tengah rangkaian pertanyaan itu, koranindigo.com mengirimkan permintaan konfirmasi kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kabupaten Parigi Moutong, Alfianto Hamzah.

Hingga laporan ini disusun, pesan konfirmasi mengenai dugaan praktik pinjam bendera perusahaan dan pengaturan tender belum mendapat tanggapan.
Alfianto juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP).

Sikap diam itu muncul ketika sorotan terhadap proyek pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Daerah belum juga mereda. Semula, proyek tersebut ramai diperbincangkan karena keterlambatan pekerjaan dan perdebatan mengenai pengenaan denda kontrak.

Namun, penelusuran media ini menemukan bahwa perkara perpustakaan diduga hanyalah permukaan dari persoalan lebih besar.

Di balik proyek itu, muncul dugaan pola pengaturan tender, praktik pinjam bendera perusahaan, hingga intervensi terhadap proses pemilihan penyedia jasa pemerintah.

BERITA TERKAIT:
Pemasok Fulus, Pengatur Tender
Lingkar Pengendali Proyek Dari Balik Layar
Operasi Senyap Pengatur Tender

Nama seorang pengusaha berinisial ON berkali-kali muncul dalam berbagai keterangan diterima media ini. Sejumlah sumber menyebut ON merupakan salah satu penyokong pendanaan pasangan Erwin Burase-Abdul Sahid pada Pilkada Parigi Moutong 2024.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ON diduga memiliki pengaruh terhadap sejumlah proses pengadaan barang dan jasa setelah pasangan tersebut memenangkan kontestasi politik.

Namun, Informasi tersebut belum memperoleh tanggapan dari ON.

Nama pengusaha lokal papan atas ON disebut berkaitan dengan sedikitnya dua proyek strategis sektor kesehatan, yakni pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) senilai sekitar Rp13,4 miliar dan pembangunan Puskesmas Torue senilai sekitar Rp7,6 miliar.

Kedua tender itu kini menjadi perhatian karena memunculkan serangkaian pertanyaan mengenai tingkat persaingan, transparansi evaluasi, hingga independensi proses pemilihan pemenang.

Empat Peserta untuk Proyek Belasan Miliar

Tender pembangunan Labkesmas merupakan proyek dengan nilai sekitar Rp13,4 miliar. Nilai sebesar itu lazimnya menarik banyak perusahaan konstruksi untuk ikut bersaing.

Namun hal terjadi justru sebaliknya. Dokumen pengadaan menunjukkan hanya empat perusahaan memasukkan penawaran, yakni CV Graha Mulia Abadi, CV Kalukubula Sulteng, CV Palindo Cipta Nusantara, dan CV Kembar Murah Mandiri.

Jumlah peserta yang sangat sedikit menjadi perhatian. Dalam praktik pengadaan pemerintah, proyek konstruksi bernilai belasan miliar umumnya diikuti lebih banyak penyedia jasa sehingga tercipta kompetisi sehat.

Minimnya peserta memunculkan pertanyaan mengenai apakah rendahnya partisipasi terjadi secara alamiah atau terdapat faktor lain yang memengaruhinya.

Media ini memperoleh informasi bahwa sejumlah perusahaan disebut memilih tidak melanjutkan proses pelelangan karena beredar anggapan bahwa pemenang telah diarahkan sejak awal.

Informasi lain menyebut terdapat dugaan adanya permintaan agar beberapa peserta mengundurkan diri dari tender.

Berdasarkan dokumen evaluasi, CV Graha Mulia Abadi berada pada urutan pertama berdasarkan nilai penawaran, sedangkan CV Kalukubula Sulteng berada pada posisi berikutnya.

Namun hingga kini belum terdapat penjelasan resmi mengenai perusahaan yang akhirnya ditetapkan sebagai pemenang maupun alasan teknis dan administratif mendasari keputusan itu.

Ketiadaan penjelasan itu menjadi salah satu celah yang memunculkan spekulasi.

Ketika Penawar Kesepuluh Justru Melaju

Pola lebih menarik perhatian muncul dalam tender pembangunan Puskesmas Torue. Tender tersebut diikuti sepuluh perusahaan.

Secara umum, sistem pengadaan pemerintah memang tidak menetapkan penawaran terendah sebagai pemenang otomatis.

Evaluasi juga mempertimbangkan aspek administrasi, teknis, dan kualifikasi. Namun hasil evaluasi dalam proyek ini memunculkan tanda tanya.

Dari sepuluh peserta, sembilan perusahaan dinyatakan gugur. Hanya satu perusahaan lolos ke tahap pembuktian kualifikasi, yakni CV Jelajah Sulteng.

Hal menjadi sorotan, CV Jelajah Sulteng berada pada peringkat kesepuluh berdasarkan nilai penawaran, dengan harga sekitar Rp7,6 miliar dari pagu sekitar Rp7,8 miliar.

Artinya, seluruh peserta dengan nilai penawaran lebih rendah dinyatakan tidak memenuhi syarat pada tahap evaluasi.

Sampai saat ini, publik belum memperoleh akses terhadap rincian hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi kualifikasi maupun alasan gugurnya masing-masing peserta.

Tanpa dokumen tersebut, proses penilaian sulit diuji secara independen.

Pesan WhatsApp Meminta Mundur

Di tengah proses tender, muncul pengakuan dari salah seorang peserta.

Perusahaan peserta tender itu mengaku dihubungi melalui aplikasi WhatsApp oleh seseorang memperkenalkan diri berasal dari lingkungan BPBJ Parigi Moutong.

Menurut pengakuannya, ia diminta mengundurkan diri dari proses pelelangan.

Pengakuan lain datang dari peserta berbeda dalam tender Puskesmas Torue. Perusahaan tersebut menyatakan digugurkan karena persoalan metode pekerjaan Bore Pile.
Padahal, menurut pihak perusahaan, spesifikasi diajukan justru berada di atas persyaratan minimal sebagaimana tercantum dalam dokumen pemilihan.

Tender Hampir Diulang, Lalu Berubah

Informasi lain dihimpun media ini juga menambah daftar pertanyaan.

Sejumlah peserta mengaku sempat memperoleh kabar bahwa tender pembangunan Puskesmas Torue akan diulang karena tidak ada perusahaan memenuhi persyaratan.

Namun beberapa waktu kemudian, jadwal pembuktian kualifikasi justru diterbitkan untuk satu perusahaan.

Perubahan tahapan tersebut memunculkan dugaan adanya perubahan hasil evaluasi atau rekomendasi tertentu di luar mekanisme pengadaan.

Dalam waktu yang hampir bersamaan, beredar pula informasi mengenai adanya tekanan agar CV Jelajah Sulteng ditetapkan sebagai pemenang tender.

Maksiat Birokrasi Pinjam Bendera

Segelintir pengusaha papan atas mengangkangi proyek miliaran rupiah menggunakan perusahaan sewaan. Manipulasi terbuka yang direstui birokrasi.

Proses lelang proyek di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, tampak molek di atas kertas. Namun di lapangan, keabsahan itu mengkerut menjadi sekadar formalitas. Praktik culas ini lazim disebut “pinjam bendera”—sebuah maksiat birokrasi meminjamkan legalitas korporasi demi memburu rente.

Membeli Legalitas Akali Regulasi

Secara hukum, mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak ketiga meminjam perusahaan adalah tindakan ilegal. Aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah mengharamkannya karena merusak kompetisi dan memicu korupsi.

Namun bagi oligarki lokal dekat dengan kekuasaan, aturan hanyalah barikade kertas.

Alih-alih membangun rekam jejak, mereka menyewa “bendera” kontraktor lain dengan imbalan persentase fee demi memutus rantai pengawasan.

Pengakuan Blak-Blakan

Benang kusut ini terurai dari pengakuan Yarham Muri, Direktur CV Kalukubula Sulteng. Lewat sambungan telepon saat ibadah umrah, ia menantang kritik publik dengan enteng: “Jika memang saya pinjamkan kenapa? Jika saya pakai sendiri bagaimana?”

Yarham mengaku kerap meminjamkan perusahaannya kepada pengusaha papan atas berinisial ON, serta afiliasinya, Ko CI dan Ko WL.
Syaratnya pragmatis: “Kita tidak mau kasih pinjam perusahaan kalau orang itu tidak punya uang,” katanya.

Untuk detail keterlibatan perusahaannya, Yarham melempar bola panas agar media bertanya langsung ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Parigi Moutong.
Pelacakan Tempo menemukan CV Kalukubula Sulteng menggurita di sejumlah proyek strategis diduga kuat dikerjakan oleh trio ON, Ko CI, dan Ko WL:

Penataan Lanskap Perpustakaan Daerah dan Pembangunan Labkesmas
Musolah Kantor Inspektorat (Rp199 Juta)
Rehabilitasi Gedung Radiologi RSUD Anuntaloko (Rp918 Juta)
Pagar, Rumdis, dan Puskesmas Parigi Tengah (Rp8,8 Miliar)
Talud Ruas Jalan Jalur Dua–GOR (± Rp2 Miliar)
Rumdis dan Puskesmas Ampibabo (Rp6,3 Miliar via PT Panca Jaya Anugerah)

Korban Mutu Infrastruktur

Dampak arisan bendera ini sangat mahal.

Selain menghindari pengawasan, pengusaha penyewa harus memotong anggaran riil konstruksi membayar fee sewa bendera, sehingga mutu bangunan publik dipertaruhkan.

Ketidakadilan sistemik ini juga mematikan kontraktor lokal yang jujur.

Pengakuan terbuka pemilik perusahaan dan bentangan data ini sudah lebih dari cukup bagi aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas aroma busuk pengadaan barang di Parigi Moutong.

Hingga laporan ini disusun, pengusaha ON masih belum memberikan tanggapannya. Permintaan konfirmasi telah disampaikan secara resmi belum memperoleh jawaban dari ON, hingga berita ini diterbitkan. (TIM)

TERKAIT LAINNYA:
Muslihat Pinjam Bendera Dalam Proyek Pemerintah Parimo
Sanksi Praktik Pinjam “Bendera” Pada Tender Proyek Pemerintah
Soal Proyek Lanskap, Ini Kata Direktur Kalukubula Sulteng
Direktur Kalukubula Sulteng Akui Perusahaannya Hanya Dipinjam Pakai