Pilkada Parigi Moutong 2024 telah usai. Namun, aroma perebutan proyek justru menguat. Sejumlah kontraktor, pemasok material, pekerja proyek menyebut ada kelompok pengusaha lokal papan atas diduga menguasai proyek-proyek strategis pemerintah dari balik layar.
Nama paling sering muncul adalah pengusaha berinisial ON. Di atas dokumen pengadaan, nama itu nyaris tak pernah terlihat.
Akan tetapi, di lapangan, ON disebut sebagai figur mengendalikan pekerjaan.
Ia mengatur pelaksanaan proyek, menggerakkan alat berat, mengoordinasikan pekerja, hingga mengambil keputusan teknis ketika proyek menghadapi persoalan.
Penelusuran menemukan pola berulang pada sedikitnya dua proyek bernilai besar.
BERITA TERKAIT:
Transaksi Balas Budi: Atur Tender Hingga Jabatan
Skandal Perpustakaan, Aroma Kongkalikong Pasca-Pilkada
Proyek tersebut adalah proyek Pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) senilai Rp13,4 miliar dan Pembangunan Gedung Puskesmas Torue senilai Rp7,6 miliar.
Kedua proyek itu diduga berada dalam lingkaran usaha melibatkan ON bersama dua pengusaha lain berinisial Ko CI dan Ko WL.
Di atas kertas, seluruh pekerjaan tampak berjalan sebagaimana mestinya.
Kontrak ditandatangani oleh perusahaan pemenang tender, lengkap dengan direktur yang tercantum dalam akta pendirian.
PILIHAN EDITOR:
Jejak Pengendali Proyek Pasca-Pilkada
Namun, berbagai sumber menyebut struktur formal itu tidak selalu mencerminkan pengendali sesungguhnya.
Mereka mengisahkan praktik dikenal dalam dunia konstruksi sebagai pinjam bendera.
Perusahaan menyediakan legalitas mengikuti tender, sedangkan modal, pengambilan keputusan, hingga pelaksanaan proyek dikendalikan pihak lain.
Dalam proyek Labkesmas, pemenang tender tercatat atas nama CV Kalukubula Sulteng.
Namun, sejumlah pekerja proyek, pemasok material dan pihak mengetahui pelaksanaan pekerjaan menyebut, ON adalah sosok menggerakkan proyek sehari-hari.
Mereka mengenalnya bukan sebagai direktur perusahaan, melainkan “bos” menentukan jalannya pekerjaan.
Informasi dihimpun menunjukkan ON tidak bekerja sendiri.
Ia diduga menjadi bagian dari jaringan usaha yang melibatkan Ko CI dan Ko WL.
Keduanya disebut menyediakan dukungan pembiayaan, menjamin modal kerja, mengatur pembelian material dalam jumlah besar, hingga menopang kebutuhan keuangan proyek.
Sementara itu, ON bertugas memimpin operasi lapangan.
Ia mengatur mobilisasi alat berat, merekrut mandor, mengoordinasikan tenaga kerja, memastikan distribusi material, serta mengejar target penyelesaian fisik proyek.
Pembagian peran tersebut menggambarkan pola kerja terorganisasi.
Satu pihak mengendalikan pembiayaan, pihak lain menjalankan proyek.
Pola itu kembali terlihat ketika pembangunan Labkesmas dan Puskesmas Torue mengalami keterlambatan pada penghujung 2025.
Saat kedua proyek menjadi perhatian Kejaksaan Negeri Parigi Moutong, ON disebut berada di garis depan menyelesaikan persoalan teknis.
Dukungan pembiayaan, menurut sejumlah sumber, tetap berasal dari jaringan usaha yang sama.
Dominasi Pengendali Proyek
Dugaan penguasaan proyek semakin menguat setelah Direktur CV Arawan, Stanley, mengaku mendapat tekanan agar mengundurkan diri dari proses tender.’
Stanley mengaku dipaksa mengundurkan diri dari tender pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Daerah senilai Rp10 miliar oleh ON disebut sebagai orang dekat lingkaran kekuasaan.
Menurutnya, keikutsertaan CV Arawan dianggap mengganggu skenario pengondisian proyek telah disusun.
Ia bahkan mengaku mengalami intimidasi, termasuk telepon genggamnya dirampas dan dipaksa mundur saat berada di kawasan Kelurahan Mamboro, Palu Utara.
Meski mendapat tekanan, CV Arawan tetap mengikuti seluruh proses lelang hingga ditetapkan sebagai pemenang.
BACA JUGA:
Pinjam Bendera Menjalar ke Proyek Puluhan Miliar
Sengkarut Denda, Proyek Ruang Baca
Perusahaan Pinjaman Pada Proyek Sisa Tender
Belum Layani Pembaca, Kerusakan Perpustakaan Mengemuka
Perpustakaan Berdiri, Sengketa Menjulang Tinggi
Setelah itu, Stanley mengklaim proyek menghadapi berbagai kendala, seperti pemindahan lokasi, perubahan desain berulang, serta keterlambatan pencairan uang muka sekitar dua bulan berdampak pada keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
Upaya mencari solusi akhirnya mendapat respons dari Wakil Bupati Parigi Moutong Abdul Sahid, namun memicu isu adanya intervensi dalam pencairan proyek.
Perselisihan tersebut kemudian berlanjut ke ranah hukum.
Pada 10 Juni 2026, CV Arawan menggugat Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong di Pengadilan Negeri Parigi dengan nilai sekitar Rp10 miliar terkait penerapan denda keterlambatan proyek pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan.
Temuan BPK
Terlepas dari dugaan tersebut, proyek Labkesmas miliar dan Pembangunan Gedung Puskesmas Torue saat ini menjadi perhatian Badan Pemeriksa Keuangan.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2025, BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah menemukan kekurangan volume pekerjaan berujung pada kewajiban pengembalian keuangan daerah sekitar Rp109 juta.
Menindaklanjuti rekomendasi, Dinas Kesehatan Parigi Moutong mengirimkan surat teguran kepada rekanan pada 20 Mei 2026.
Para pihak kemudian menandatangani komitmen menyetor nilai temuan ke kas daerah paling lambat Agustus 2026. (TIM)
TERKAIT LAINNYA:
Muslihat Pinjam Bendera Dalam Proyek Pemerintah Parimo
Sanksi Praktik Pinjam “Bendera” Pada Tender Proyek Pemerintah
Soal Proyek Lanskap, Ini Kata Direktur Kalukubula Sulteng
Direktur Kalukubula Sulteng Akui Perusahaannya Hanya Dipinjam Pakai
