Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mendarat di Parigi Moutong. Isinya meminta laporan rinci perkembangan pembangunan Gedung Perpustakaan sepanjang 31 Desember 2025 hingga 26 Maret 2026. Dari proyek semula tampak sebagai urusan konstruksi, muncul dugaan pinjam bendera, klaim pengondisian tender, hingga indikasi penguasaan proyek merembet jauh ke berbagai pihak.
Semula, polemik proyek pustaka tampak lazim. Keterlambatan pekerjaan, perbedaan perhitungan denda kontrak, serta administrasi pembayaran seolah menjadi problem rutin pengadaan pemerintah.
Namun, setelah dokumen demi dokumen ditelusuri, persoalan berkembang jauh melampaui sengketa konstruksi.
Gedung perpustakaan justru berubah menjadi pintu pembuka rangkaian dugaan praktik pengadaan bermasalah pasca-Pilkada Parigi Moutong 2024.
BERITA TERKAIT:
Kuasa Pokja, Garis Pidana
Senyap Di Ujung Simpul Tender
Tender dalam Pusaran Dugaan Intervensi
Sorot KPK, Bau Amis Proyek Pustaka
Senyap Di Ujung Simpul Tender
Beredar sinyalemen pinjam bendera perusahaan, pengondisian tender, jual-beli paket pekerjaan, hingga dugaan penguasaan proyek strategis oleh kelompok berkepentingan.
Dalam banyak kontestasi politik lokal, relasi antara pemodal dan kandidat kerap berlanjut setelah pemungutan suara usai.
Dukungan dana kampanye, kendaraan operasional, serta logistik politik acap berubah menjadi tuntutan balas jasa melalui distribusi proyek pemerintah.
Dugaan semacam itu kini mulai menyeruak dari balik pembangunan perpustakaan daerah.
Persoalan berikut muncul pada pemanfaatan sisa nilai tender. Pembangunan gedung awalnya memiliki pagu sekitar Rp10 miliar.
Kontrak utama kemudian terserap sekitar Rp8,7 miliar sehingga menyisakan kurang lebih Rp1,2 miliar.
PILIHAN EDITOR:
Retorika Tender, Bungkam Kepala UKPBJ
Sisa anggaran tersebut dipakai membiayai tiga paket pekerjaan pendukung, yakni pembangunan pagar perpustakaan senilai Rp399 juta oleh CV Bambalemo Sulteng, pembangunan area parkir Rp396 juta oleh CV Kembar Murah Mandiri, serta pembangunan lanskap Rp397 juta oleh CV Kalukubula Sulteng.
Ketiga pekerjaan telah mencapai tahap Provisional Hand Over (PHO). Namun hingga kini pembayaran belum tuntas.
Persoalan administrasi mencuat. Pemanfaatan sisa tender disebut tidak melalui usulan resmi kepada pihak berwenang. Tiga kegiatan pula tidak tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.
Uang muka sebesar 25 persen sempat dicairkan melalui rekening belanja pembangunan gedung atas persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen saat itu, Mohammad Sakti A Lasimpala.
Memasuki 2026, rekening kegiatan memang telah tersedia dalam DPA tersendiri. Namun, tanpa dasar administrasi memadai, pelunasan sisa pembayaran belum dapat dilakukan.
TERKAIT LAINNYA:
Pemasok Fulus, Pengatur Tender
Lingkar Pengendali Proyek Dari Balik Layar
Operasi Senyap Pengatur Tender
Andra Munstzhar, pelaksana pembangunan pagar melalui CV Bambalemo Sulteng, menjadi salah satu rekanan terdampak.
Nilai kontraknya Rp399 juta. Berdasarkan reviu Inspektorat Parigi Moutong Nomor 700.1.2.1/58/RHS/KESRA/INSPEKTORAT tertanggal 30 Maret 2026, progres pekerjaan telah mencapai 100 persen.
Reviu dilakukan berdasar Surat Tugas Inspektur Daerah Nomor 800.1.11.1/42/Kesra tertanggal 25 Maret 2026 sebagai tindak lanjut permohonan Dinas Perpustakaan melalui surat Nomor 600.1/234/Sek tertanggal 5 Maret 2026.
Meski demikian, pembayaran baru terealisasi sekitar Rp99,8 juta. Masih tersisa sekitar Rp299 juta belum diterima rekanan.
Andra mengaku heran lantaran Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak bersedia menandatangani dokumen pembayaran tanpa penjelasan memadai. Padahal pekerjaan telah dinyatakan selesai melalui PHO sejak Februari 2026.
Di tengah kusutnya administrasi pembayaran, muncul pengakuan lain memperlebar spektrum persoalan.
Seorang kontraktor asal wilayah utara Parigi Moutong, Sukri, mengaku sempat diarahkan seseorang berinisial W agar meninggalkan pekerjaan lain demi menggarap salah satu paket sisa tender perpustakaan.
Sesampainya di Kota Parigi, Sukri justru diminta tidak memasukkan dokumen badan usahanya.
Alasannya, uang muka proyek telah lebih dulu dicairkan memakai perusahaan lain.
Penelusuran menunjukkan proyek lanskap akhirnya memakai dokumen CV Kalukubula Sulteng.
Pengakuan tersebut memunculkan dugaan praktik pinjam bendera, yakni penggunaan badan usaha milik pihak lain untuk memperoleh maupun menjalankan pekerjaan pemerintah.
Pernyataan paling mencolok datang dari bekas Kepala Dinas Perpustakaan sekaligus mantan Pejabat Pembuat Komitmen proyek, Mohammad Sakti A Lasimpala.
“Tidak kenal. Informasi terakhir, mereka hanya pinjam perusahaan,” ujarnya.
Ucapan itu segera dibantah Direktur CV Kalukubula Sulteng, Yarham.
“Tidak kenal bagaimana? Dia yang kasih kita pekerjaan. Dia yang tanda tangan.”
Yarham bahkan mengakui badan usahanya beberapa kali dipakai pihak lain mengerjakan proyek pemerintah.
“Kalau memang saya pinjamkan, kenapa? Kalau saya pakai sendiri bagaimana?”
Dua pernyataan saling bertolak belakang tersebut membuka kontradiksi penting.
BACA JUGA:
Pinjam Bendera Menjalar ke Proyek Puluhan Miliar
Sengkarut Denda, Proyek Ruang Baca
Perusahaan Pinjaman Pada Proyek Sisa Tender
Belum Layani Pembaca, Kerusakan Perpustakaan Mengemuka
Perpustakaan Berdiri, Sengketa Menjulang Tinggi
Apabila benar hanya terjadi peminjaman badan usaha, muncul pertanyaan mengenai pihak sesungguhnya mengendalikan pekerjaan.
Sebaliknya, bila pengakuan direktur perusahaan benar, klaim mantan PPK kehilangan pijakan.
Penelusuran terhadap dokumen pengadaan memperlihatkan nama CV Kalukubula Sulteng berulang kali muncul dalam proyek bernilai besar di Parigi Moutong.
Pada 2025, perusahaan itu tercatat mengerjakan pembangunan Gedung Labkesmas senilai Rp13,2 miliar, pembangunan lanskap Gedung Layanan Perpustakaan sekitar Rp397,8 juta, serta pembangunan mushala Kantor Inspektorat Rp199,4 juta.
Jejak serupa telah muncul sejak 2023 melalui proyek pembangunan Talud Jalur Dua–GOR senilai Rp1,99 miliar dan pembangunan Puskesmas Anuntodea senilai Rp8,87 miliar.
Proyek pembangunan Gedung Labkesmas ditengarai merupakaan proyek kepunyaan pengusaha lokal papan atas berinisial ON.
Selain Gedung Labkesmas, ON juga diduga pemilik proyek pembangunan Gedung Puskesmas Torue.
Namun, pada pembangunan Puskesmas Torue, ON diduga memakai bendera CV Jelajah Sulteng.
ON disebut-sebut merupakan pengusaha penyokong fulus kemenangan pasangan Erwin Burase-Abdul Sahid pada Pilkada 2024.
Rangkaian fakta tersebut belum otomatis membuktikan adanya tindak pidana.
Namun, pola kemunculan badan usaha sama, pengakuan mengenai pinjam perusahaan, kontradiksi antarpejabat, hingga mandeknya pembayaran proyek menghadirkan pertanyaan mendasar mengenai tata kelola pengadaan di Parigi Moutong.
Kini, surat dari gedung merah putih KPK menjadi penanda bahwa perkara itu tak lagi berhenti pada urusan administrasi.
Di balik bangunan perpustakaan, tersisa jejak transaksi, relasi kekuasaan, serta dokumen-dokumen menunggu jawaban-atau mungkin, menunggu dibuka satu per satu. (IND)
