“Ketika syarat lelang disusun terlalu spesifik hingga hanya segelintir peserta mampu lolos, persoalan tak lagi berhenti pada keterlambatan proyek. Dugaan rekayasa pengadaan mulai memasuki wilayah pidana”
PRAKTIK pengondisian tender diduga dimulai jauh sebelum proses evaluasi penawaran berlangsung.
Titik awal dugaan itu berada pada penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta Dokumen Pemilihan di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.
PIIHAN EDITOR:
Bendera Sama, Jejak Kuasa Berulang
Dari Perpustakaan, Merembet Sampai Jauh
Kuasa Pokja, Garis Pidana
Sejumlah persyaratan kualifikasi diduga dirancang sangat spesifik. Dukungan alat, personel inti, hingga sertifikasi tertentu dicantumkan secara berlebihan, meski sebagian tidak memiliki relevansi signifikan terhadap skala pekerjaan.
Akibatnya, ruang kompetisi menyempit sejak tahap awal.
Banyak perusahaan tersingkir pada evaluasi administrasi maupun teknis lantaran gagal memenuhi persyaratan bercorak sangat khusus.
Model semacam itu dikenal dalam praktik pengadaan sebagai specification tailoring, yakni penyusunan spesifikasi mengarah kepada penyedia tertentu.
Dampak dugaan pengondisian itu terlihat pada paket jasa konsultansi. Kontrak perencanaan dimenangkan CV Celebes Ardhiatama Consultant, sedangkan kontrak pengawasan jatuh kepada CV Ikbatek Kosong Empat.
Kedua penyedia diduga masih berada dalam ekosistem kendali figur serupa berinisial HS.
Kondisi tersebut memunculkan persoalan lebih serius.
Perencana bertugas menyusun desain serta spesifikasi pekerjaan. Pengawas memastikan pelaksanaan sesuai rancangan.
Saat dua fungsi strategis berada dalam lingkar kendali sama, mekanisme kontrol berlapis kehilangan independensi. Fungsi check and balance praktis melemah.
Situasi itu berimplikasi langsung terhadap mutu pelaksanaan proyek.
BERITA TERKAIT:
Kuasa Pokja, Garis Pidana
Senyap Di Ujung Simpul Tender
Tender dalam Pusaran Dugaan Intervensi
Sorot KPK, Bau Amis Proyek Pustaka
Senyap Di Ujung Simpul Tender
Hilangnya kompetisi sehat menghasilkan penyedia minim akuntabilitas. Kualitas pengawasan ikut dipertanyakan lantaran pengawas tidak lagi berdiri sebagai pihak independen terhadap hasil pekerjaan perencana.
Konsekuensinya terlihat pada sejumlah proyek strategis daerah.
Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah mengalami keterlambatan hingga memerlukan dua kali adendum kontrak.
Pada saat bersamaan, Proyek Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Parigi serta pembangunan Puskesmas Torue mencatat deviasi progres fisik bernilai minus.
Tender Terkunci, Persaingan Mati
Saat sembilan peserta gugur dan penawar urutan kesepuluh justru melaju, pertanyaan tak lagi berhenti pada siapa pemenang tender, melainkan bagaimana proses seleksi berlangsung.
Di atas dokumen resmi, seluruh tahapan pengadaan pemerintah tampak berjalan sesuai prosedur.
Namun, di balik kelengkapan administrasi itu, muncul rangkaian fakta dan pola seleksi memantik pertanyaan mengenai kualitas persaingan dalam sejumlah proyek bernilai miliaran rupiah di Parigi Moutong.
TERKAIT LAINNYA:
Pemasok Fulus, Pengatur Tender
Lingkar Pengendali Proyek Dari Balik Layar
Operasi Senyap Pengatur Tender
Hal janggal tampak pada tender pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) bernilai sekitar Rp13,4 miliar.
Nilai kontrak sebesar itu lazim menarik banyak perusahaan konstruksi. Semakin besar nilai proyek, semakin tinggi pula tingkat persaingan.
Namun dokumen pengadaan memperlihatkan hanya empat perusahaan memasukkan penawaran, yakni CV Graha Mulia Abadi, CV Kalukubula Sulteng, CV Palindo Cipta Nusantara, serta CV Kembar Murah Mandiri.
Jumlah peserta relatif terbatas memunculkan pertanyaan tersendiri.
Kondisi tersebut memang dapat terjadi secara alamiah, tetapi dapat pula dipengaruhi berbagai faktor sebelum tahapan evaluasi dimulai.
Media ini memperoleh informasi mengenai dugaan adanya permintaan kepada sejumlah penyedia agar mengundurkan diri dari proses lelang.
Informasi tersebut memperkuat perhatian terhadap minimnya jumlah peserta.
Berdasar dokumen evaluasi, CV Graha Mulia Abadi berada pada posisi pertama dari sisi penawaran, sedangkan CV Kalukubula Sulteng menempati urutan kedua.
Proses penetapan pemenang kemudian menjadi perhatian publik seiring munculnya pertanyaan mengenai tingkat kompetisi serta transparansi evaluasi.
Perhatian publik juga mengarah pada proyek strategis pembangunan Puskesmas Torue sekitar Rp7,6 miliar. Penawar Terakhir Menjadi Satu-satunya Lolos.
BACA JUGA:
Pinjam Bendera Menjalar ke Proyek Puluhan Miliar
Sengkarut Denda, Proyek Ruang Baca
Perusahaan Pinjaman Pada Proyek Sisa Tender
Belum Layani Pembaca, Kerusakan Perpustakaan Mengemuka
Perpustakaan Berdiri, Sengketa Menjulang Tinggi
Proyek tersebut diikuti sepuluh perusahaan. Dalam sistem pengadaan pemerintah, harga terendah memang bukan penentu kemenangan.
Evaluasi tetap mempertimbangkan kelengkapan administrasi, kemampuan teknis, serta kualifikasi penyedia.
Namun hasil evaluasi memperlihatkan situasi tidak lazim. Sembilan peserta dinyatakan gugur.
Hanya satu perusahaan melaju menuju pembuktian kualifikasi, yakni CV Jelajah Sulteng.
Fakta menarik muncul pada posisi penawaran. Dari sisi harga, perusahaan tersebut berada pada urutan kesepuluh atau paling akhir.
Meski demikian, Pokja Pemilihan menetapkannya sebagai satu-satunya peserta lolos menuju tahapan berikutnya.
Seluruh peserta lain, termasuk penyedia dengan penawaran lebih rendah, gugur selama proses evaluasi.
Secara normatif, kondisi tersebut memang dimungkinkan apabila seluruh peserta lain gagal memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis.
Namun pengguguran sembilan peserta sekaligus membuat proses seleksi menjadi sorotan. Terlebih, jumlah peserta sejak awal menunjukkan peluang kompetisi sebenarnya terbuka cukup lebar.
Dugaan Tindak Pidana Korupsi sektor PBJ
Rangkaian fakta pada dua proyek kesehatan tersebut memperlihatkan pola serupa.
Tender Labkesmas hanya diikuti empat peserta, sedangkan pembangunan Puskesmas Torue berakhir dengan satu peserta lolos setelah sembilan pesaing tersingkir.
Kesamaan pola itu memunculkan pertanyaan mengenai kualitas persaingan, konsistensi penerapan persyaratan, serta independensi proses evaluasi.
Rangkaian fakta yang ada menggeser arah pemeriksaan aparat. Persoalan tidak lagi dipandang sebatas wanprestasi akibat keterlambatan pekerjaan konstruksi.
Fokus penyelidikan mulai mengarah kepada dugaan tindak pidana korupsi sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ), terutama praktik persekongkolan sejak tahap persiapan tender.
Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tengah kini membidik oknum Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan di UKPBJ Parigi Moutong.
Aparat mendalami dugaan persekongkolan tender (bid rigging) melibatkan kelompok rekanan tertentu.
Indikasi pengondisian spesifikasi tidak sekadar menjelaskan alasan gugurnya banyak peserta lelang.
Fakta tersebut juga membuka kemungkinan adanya desain sistematis demi mengarahkan kemenangan kepada penyedia tertentu.
TERKAIT LAINNYA:
Muslihat Pinjam Bendera Dalam Proyek Pemerintah Parimo
Sanksi Praktik Pinjam “Bendera” Pada Tender Proyek Pemerintah
Soal Proyek Lanskap, Ini Kata Direktur Kalukubula Sulteng
Direktur Kalukubula Sulteng Akui Perusahaannya Hanya Dipinjam Pakai
UKPBJ Belum Memberi Penjelasan
Hingga berita ini disusun, pihak UKPBJ Parigi Moutong belum memberikan penjelasan substantif atas berbagai pertanyaan mengenai proses evaluasi pada dua proyek tersebut.
Kepala Subbagian Pengelola Pengadaan UKPBJ, Risvan, menyatakan belum dapat memberikan tanggapan karena seluruh pernyataan kepada media harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala UKPBJ, Moh Afliyanto Hamzah.
“Mohon maaf belum bisa memberi tanggapan. Sebab sesuai permintaan Kabag, semua harus sepengetahuan dan izin beliau,” kata Risvan.
Sementara itu, Kepala UKPBJ belum memberikan respon, meski permintaan konfirmasi resmi telah dikirim media ini kepada Moh Afliyanto Hamzah saat yang juga menjabat selaku pelaksana tugas Kepala Dinas PUPRP Parigi Moutong. (IND)
